Sidang Ahmad Dhani Dijadwalkan Dua Kali Seminggu

Syaikhul Hadi    •    Kamis, 07 Feb 2019 14:06 WIB
ujaran kebencian
Sidang Ahmad Dhani Dijadwalkan Dua Kali Seminggu
Ahmad Dhani Prasetyo dalam sidang perdana perkara ujaran kebencian digelar Pengadilan Negeri Surabaya pada Kamis, 7 Februari 2019. Medcom.id/Syaikhul Hadi

Surabaya: Ketua Majelis Hakim, R Anton Widyopriyono memutuskan untuk menggelar sidang terdakwa Ahmad Dhani Prasetyo dua kali dalam sepekan. Hal itu untuk mengefisiensi waktu proses sidang Ahmad Dhani dalam kasus ujaran kebencian di Surabaya.

"Demi menyingkat waktu, sidang digelar dua kali dalam seminggu. Yakni hari Selasa dan Kamis," ujar Ketua Majelis Hakim R Anton Widyopriyono dalam sidang perdana Ahmad Dhani Prasetyo di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis, 7 Februari 2019.

Efisiensi waktu ini berkaitan juga dengan pemindahan Ahmad Dhani dari  Rutan Cipinang Jakarta Timur ke Rutan Klas I Surabaya di Medaeng Sidoarjo. Dalam sidang dakwaan Ahmad Dhani, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sempat meminta Majelis Hakim untuk memutuskan Ahmad Dhani dipindahkan selama proses sidang di Surabaya.

Pemindahan itu sendiri sempat diperdebatkan. Namun, Hakim Anton menegaskan surat yang diberikan JPU merupakan penetapan pemindahan penahanan terdakwa. Sedangkan surat yang ada dipegang kuasa hukum Ahmad Dhani hanya surat Penahanan terdakwa di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, terkait kasus ujaran kebencian di Jakarta.

"Jadi, untuk kewenangan yang memutuskan hal itu tetap ada di Pengadilan Tinggi. Jadi, selama terdakwa menjalani sidang di Pengadilan Negeri Surabaya terlalu beresiko jika harus bolak balik dari Jakarta ke Surabaya," terang Anton.

JPU dan kuasa hukum Ahmad Dhani Prasetyo sempat bersitegang. JPU merujuk ke Sebagaimana surat penetapan nomor 386/Pen.PID/2019/PT.DKI tertanggal 29 Januari 2019. Sedangkan kuasa Hukum Dhani, Aldwin Rahadian bersikukuh atas penetapan Pengadilan Tinggi dalam surat nomor 385/Pen.PID/2019/PT.DKI.

“Kami juga ada penetapan. Berarti ada dua penetapan di tanggal yang sama yakni 31 Januari 2019," kata Aldwin.

Ia beranggapan dalam kasus ini, jaksa penuntut umum hanya meminjam kliennya untuk menghadiri persidangan. Setelah sidang, maka kliennya harus dikembalikan lagi ke rutan Cipinang.

"Tidak ada kepastian hukum yang jelas. Jaksa kan harusnya pinjam, terus dikembalikan lagi. Ini kok malah dipindahkan ke Rutan Medaeng," tandasnya.


(SUR)