Dua Bulan di Lapas, Fuad Amin masih Berstatus sebagai Ketua DPRD Bangkalan

Amaluddin    •    Kamis, 22 Sep 2016 18:52 WIB
dprd
Dua Bulan di Lapas, Fuad Amin masih Berstatus sebagai Ketua DPRD Bangkalan
Fuad Amin dalam sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, 19 Oktober, MI - Rommy Pujianto

Metrotvnews.com, Surabaya: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melayangkan surat pemberhentian Fuad Amin Imron dari jabatan Ketua DPD Bangkalan pada Agustus 2016. Sebulan berselang, Pemerintah Kabupaten dan DPRD Bangkalan belum juga membalas surat tersebut. 

Saat ini, Fuad Amin masih berstatus aktif sebagai Ketua DPRD Bangkalan. Mantan Bupati Bangkalan itu menjalankan hukuman di Lapas Sukamiskin, Bandung.

Baca: Fuad Amin Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setdaprov Jatim Suprianto mengatakan pemberhentian Fuad Amin lantaran statusnya sebagai terpidana kasus korupsi. Fuad harus menjalani vonis 13 tahun penjara dan denda Rp5 miliar yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Baca: Fuad Amin Didesak Turun dari Kursi Ketua DPRD Bangkalan

"Maka yang bersangkutan harus diberhentikan dengan tidak hormat sebagai anggota DPRD Bangkalan periode 2014-2019," kata Suprianto di ruang kerjanya, Kamis (22/9/2016).

Alasan lain, kata Suprianto, Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Fuad Amin. Bahkan MA juga memerintahkan penyitaan aset hasil tindak pidana milik Fuad yang bernilai Rp250 miliar.

Lantaran itu, Suprianto kembali melayangkan surat peringatan tersebut kepada Bupati dan DPRD Bangkalan. Surat tersebut bernomor bernomor 171/15361/011/2016 dan diperkuat dengan tanda tangan Asisten I Sekdaprov Jatim Bidang Pemerintahan Zainal Muhtadien yang mengatasnamakan Gubernur Jatim.

Fuad dinilai terbukti menerima duit sejumlah Rp15,450 miliar dari PT Media Karya Sentosa (MKS). Duit diberikan sebagai balas jasa karena Fuad mengarahkan perjanjian konsorsium dan perjanjian kerja sama antara PT MKS)dan PD Sumber Daya serta memberikan dukungan untuk PT MKS kepada Codeco Energy co. limited terkait permintaan penyaluran gas alam ke gili timur sehingga PT MKS mendapat pasokan gas dari PT Pertamina EP.

Fuad juga terbukti melakukan pencucian uang. Dia terbukti melakukan cuci uang sejak menjabat sebagai Ketua DPRD Bangkalan dalam kurun waktu Oktober 2010-2014 sejumlah Rp197,224,290,864. Uang tersebut diterima dari PT MKS dan penerimaan dari SKPD sejumlah 10 persen.


(RRN)