Soekarwo Mutasi Sejumlah Pejabat Pemprov Jatim

Amaluddin    •    Jumat, 29 Jun 2018 17:12 WIB
pemda
Soekarwo Mutasi Sejumlah Pejabat Pemprov Jatim
Gubernur Jatim Soekarwo mutasi sejumlah pejabat Pemprov Jatim. (Medcom.id/Amal).

Surabaya: Gubernur Jawa Timur Soekarwo memutasi sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Jatim, Jumat, 29 Juni 2018. Pemindahan itu dilakukan untuk mengisi sejumlah kursi kepala dinas/biro yang telah kosong karena pensiun dan berbagai hal lain. 

"Untuk pejabat yang baru menduduki kursi yang kosong, jangan dikira jabatan baru ini adalah berkah yang harus disyukuri, namun harus lebih banyak lagi inovasi yang harus muncul karena di situlah tantangannya,” kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya, usai proses pelantikan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat, 29 Juni 2018.

Beberapa jabatan tersebut antara lain Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum dan Ototomi Daerah (Adpum) yang kini dijabat oleh Beni Sampir Wanto. Beni sebelumnya menjabat kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Jatim. Kemudian Budi Supriyanto yang sebelumnya menjabat kepala Biro Organisasi, kini diangkat sebagai kepala Biro Sumber Daya Alam.

Selanjutnya, Anom Surahno yang dulu menjabat kepala Biro Adpum, kini naik menjadi kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim. Ada juga nama Drajat Irawan yang menjabat kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), yang sebelumnya manjabat kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri di Disperindag.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kini dijabat oleh Suban Wahyudiono yang sebelmunya adalah staf ahli Bidang Kemasyarakatan Pemprov Jatim. Sukaryo pejabat Badan Pendapatan Daerah Jatim kini menjabat sebagai kepala Biro Administrasi Pemerintahan. 

Dahlan menjabat sebagai staf ahli Bidang Kemasyaratan dari sebelumnya kepala Dinas Sumber Daya Air. Kursi lama Dahlan diberikan kepada Abduh M Matalliti. Kemudian ada nama Sri Agustina Ariandani yang sekarang menjadi direktur RS Haji dan Herlin Ferliana menjabat sebagai direktur RS Jiwa Menur. 

Ada tiga jabatan kursi setingkat eselon dua yang sampai saat ini dibiarkan kosong yakni Biro Humas dan Protokol, Biro Organisasi, dan Biro Administrasi Kemasyarakatan.



(ALB)