Wali Kota Madiun Dituntut 9 Tahun Penjara

Syaikhul Hadi    •    Selasa, 01 Aug 2017 19:19 WIB
kasus korupsi
Wali Kota Madiun Dituntut 9 Tahun Penjara
Wali Kota Madiun (nonaktif), Bambang Irianto, mengikuti persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (1/8/2017). (Metrotvnews.com/Syaikhul Hadi)

Metrotvnews.com, Sidoarjo: Jaksa penuntut umum menuntut Wali Kota Madiun (nonaktif), Bambang Irianto, hukuman sembilan tahun penjara dengan denda Rp1 miliar subisder enam bulan. Dia dianggap terbukti bersalah melakukan tiga dakwaan yang diajukan jaksa.

Tuntutan dibacakan JPU Komisi Pemberantasan Korupsi, Feby Dwiyandospendy, di Pengadilan Tipikor Surabaya, di Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa, 1 Agustus 2017. Terdakwa, dijerat Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 B UU 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, serta Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Jaksa berkesimpulan Bambang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tiga dakwaan yang diajukan.

"Di antaranya, perkara korupsi proyek Pasar Besar Madiun, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang selama periode 2009-2016," ujar Feby dihadapan Majelis Hakim, Unggul Warsito, Selasa, 1 Agustus 2017.

Selaku wali kota Madiun, lanjutnya, Bambang dinilai turut serta dalam proyek pembangunan Pasar Besar Madiun. Baik penyertaan modal maupun pelibatan perusahaan milik anaknya yang menjadi bagian dalam memasok material proyek. 

"Dari proyek tersebut, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1,9 miliar," tegasnya.

Tak hanya itu, Bambang juga meminta hak retensi atau jaminan saat proyek pembangunan selesai. Jumlahnya, 5 persen dari nilai total proyek Rp76,523 miliar dari anggaran tahun jamak yakni 2009-2012.

"Dari hak retensi tersebut, Bambang mendapat Rp2,2 miliar. Sehingga total keuntungannya sebesar Rp4 miliar," jelasnya.

Sedangkan untuk kasus gratifikasi, menurut Jaksa KPK, selama menjabat sebagai wali kota Madiun, yakni 2009 hingga 2016, Bambang telah menerima setoran dari pengusaha, perizinan, dan pemotongan honor pegawai Pemkot Madiun sebesar Rp48 miliar.

"Uang itu kemudian dialihkan menjadi barang berharga, baik kendaraan, tanah, rumah, emas batangan, saham atas nama pribadi, keluarga, atau korporasi serta uang tunai," tandasnya.

Kuasa hukum terdakwa, Indra Priangkasa, jaksa masih menyembunyikan fakta-fakta persidangan. Pihaknya akan mengajukan pledoi pada sidang berikutnya.

"Di sini, jaksa tidak mengetengahkan secara objektif atas dakwaan pencucian uang. Bahkan, jaksa menafikan pendapatan terdakwa sebagai pengusaha. Nanti kami ungkap di pledoi," singkatnya. 


(SAN)