Driver Online: Masa Kita yang Bayar tapi Mobil Atas Nama Koperasi

Syaikhul Hadi    •    Jumat, 20 Oct 2017 17:06 WIB
transportasi berbasis aplikasi
Driver Online: Masa Kita yang Bayar tapi Mobil Atas Nama Koperasi
Seorang pengguna transportasi online menunjukkan fitur aplikasi pemesanan taksi online, Ant - Wahyu Putro A

Metrotvnews.com, Surabaya: Pengendara transportasi berbasis aplikasi atau driver transportasi online keberatan dengan balik nama kepemilikan kendaraan. Sebab, mereka menggunakan mobil pribadi untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Fajar, 27, asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku menjadi driver online sejak awal 2016. Sebab ia harus memenuhi kebutuhan hidup.

"Saya bekerja sebagai driver online untuk peralihan dari status karyawan marketing. Sekarang bergabung di Grab," kata Fajar, Jumat 20 Oktober 2017.

Salah satu alasannya menjadi driver online yaitu waktu kerja lebih leluasa. Penghasilannya pun menjanjikan lebih baik ketimbang semasa ia masih bekerja sebagai karyawan marketing.

"Waktunya lebih simpel, tidak terikat, mudah, dan efisien," ujar Fajar.

Semasa masih menjadi karyawan, ia mendapat gaji Rp5 juta. Semenjak menjadi driver online, penghasilan bulanannya mencapai lebih Rp6 juta.

Dalam sepekan, ia bisa meraup hasil kisaran lebih Rp2 juta. Ia hanya mengandalkan smartphone dan mobil pribadi yang dibeli tiga tahun lalu.

"Sudah lama nyicilnya. Lumayan bisa buat tambahan untuk bayar cicilan dan mencukupi hidup," jelasnya.

Soal Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Fajar mengaku tak masalah. Hanya saja beberapa poin membuatnya keberatan.

Baca: Sembilan Poin terkait Revisi Peraturan Taksi Online

Ia menyebutkan keberatan melakukan uji kir dan mengalihkan STNK mobil pribadi menjadi milik perusahaan atau koperasi.

"Masa kita yang bayar tapi mobil atas nama koperasi. Sangat keberatan sekali," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga tidak menginginkan jika nantinya terdapat masalah dengan mobil tersebut. Karena yang akan menanggung sendiri adalah pemilik mobil.

"Sebenernya kinerja pemerintah sudah bagus. Tapi kadang perusaahan masih mengklaim bahwa dia bukan transportasi, melainkan penyedia aplikasi. Beda dengan gojek, kalau gojek kan sudah PT. Lain halnya dengan Uber dan Grab, pasti mitranya yang kena. Karena, memang dari dulu mereka beranggapan penyedia aplikasi bukan penyedia transportasi," tandasnya. 




(RRN)