DAU Ditunda, Pembelian Mobil Operasional Desa Sidoarjo Tetap Terealisasi

Syaikhul Hadi    •    Jumat, 02 Sep 2016 20:39 WIB
anggaran
DAU Ditunda, Pembelian Mobil Operasional Desa Sidoarjo Tetap Terealisasi
Ilustrasi--Mobil dinas (Foto: Ant/ Ahmad Subaidi)

Metrotvnews.com, Sidoarjo: Penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) di sejumlah daerah oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak menghentikan langkah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo merealisasikan pembelian mobil operasional desa (MOD) dan anggota DPRD Sidoarjo. Tahun ini, sebanyak 345 desa atau separuh dari jumlah desa yang ada di Kabupaten Sidoarjo akan memiliki MOD.

"Tahun ini separuh dulu karena adanya penundaan dana dari pusat. Kalau yang lain-lain menyesuaikan," kata Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan, Jumat (2/9/2016).

Jumlah itu terbilang menurun dibandingkan pengajuan awal yakni Rp69 miliar untuk 345 unit mobil di seluruh desa yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Dana itu sudah dimasukkan dalam paket tambahan APBD PAK 2016. Sedangkan untuk mobil dinas anggota dewan akan menggunakan sistem sewa.

"Saat ini mobil DPRD disiasati sewa, bukan beli. Kalau sewa nilainya cuma Rp1,7 miliar. Sedangkan mobil desa yang diajukan ke kami itu separuh dari desa yang ada, nilainya hampir Rp32 miliar," kata dia.

Menurut dia, hal itu sudah bagian dari efisiensi penundaan alokasi dana transfer daerah atau dana alokasi umum yang dialokasikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah yakni sekitar Rp177 miliar.

Hadi mengatakan, pembelian mobil desa seakan tak bisa ditawar lagi karena tingkat kebutuhan desa yang mendesak. "Kalau desa, sangat penting sekali. Kami tahu sendiri pada saat reses. Bagaimana pontang-pantingnya kepala desa ketika ada problem di tengah masyarakat. Baik orang sakit atau hanya sekadar orang butuh bantuan transportasi. Itu sangat dibutuhkan kades setempat," ujar dia.

"Dalam penggunaannya (mobil desa) yang disodorkan ke kami adalah mobil operasional. Jadi, nanti ada tulisannya di mobil tersebut. Ada juga lampu rotator LED. Kalau mau diselewengkan ya sulit," imbuh dia.

Sedianya, realisasi pengadaan mobdin untuk 34 anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo sudah masuk dalam pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD 2016, pada Senin 15 Agustus lalu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.07/2016 pada 16 Agustus 2016 tentang penundaan pemberian Dana Alokasi Umum (DAU). Sebanyak 169 pemerintah daerah ditunda menerima DAU mulai September hingga Desember 2016. Pemkab Sidoarjo termasuk salah satu daerah yang ditunda.

"Kalau Sidoarjo enggak seberapa. Artinya, di daerah itu juga sudah tersedia anggarannya. Tapi paling tidak Silpa-nya masih ada," ujar Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Joko Sartono.

Joko menuturkan, DAU untuk Kabupaten Sidoarjo yang tertunda sebesar Rp44 miliar per bulan. Jika dikalkulasi selama empat bulan menjadi Rp177 miliar. Meski begitu, pihaknya tak mempermasalahkan hal itu. Alasannya, anggaran di Sidoarjo masih terbilang cukup untuk menggaji 14 ribu PNS di Kabupaten Sidoarjo.

"Tidak ada masalah dengan gaji. Mudah-mudahan cukuplah. Cuma saya lupa angkanya berapa sekarang yang masih tersisa. Mudah-mudahan penundaan ini tidak terjadi lagi di tahun depan," kata Joko.


(TTD)