Pemprov Jawa Timur Bentuk Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Pungli

Amaluddin    •    Jumat, 04 Nov 2016 09:54 WIB
pungli
Pemprov Jawa Timur Bentuk Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Pungli
Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengukuhkan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) Jatim di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis, 3 November 2016. (MTVN/Amaludin)

Metrotvnews.com, Surabaya: Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengukuhkan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) Jatim, Kamis, 3 November 2016. Satgas ini untuk memantau sekaligus menertibkan praktik pungli yang ada di seluruh instansi dan unit pelayanan di lingkup Pemprov Jawa Timur. 

Satgas pungli tersebut diketuai oleh Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim No. 188/592/KPTS/013/2016 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar. 

"Menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) No. 87 Tahun 2016 yang secara struktural harus dilakukan sampai tingkat daerah, serta Keputusan Menko Politik Hukum, dan Keamanan No.78 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Maka dengan Surat Mendagri, Pemprov Jatim membentuk satgas ini," kata Soekarwo.

Baca juga: Satgas Pungli Bareskrim Sita Rp15 M dari Pungli Pelabuhan Tanjung Perak

Satgas ini  beranggotakan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) non pelayanan seperti Inspektorat, Biro Hukum, Biro Pemerintahan, Biro Organisasi, Biro Kepegawaian Daerah, Dinas Kominfo, Satpol PP, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Soekarwo menjelaskan, ada sembilan tugas yang harus dilakukan Satgas. Di antaranya, melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dan instansi terkait, melakukan sosialisasi bersama-sama kabupaten/kota dalam rangka mengantisipasi terjadinya pungli di lingkungan kerja pemerintah daerah di Jatim, menindaklanjuti segala laporan informasi dari masyarakat terkait adanya indikasi pungli, melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan

"Satgas juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pungli di wilayah kerja Pemprov Jatim, melakukan pemeriksaan awal atas pengaduan masyarakat," lanjut Soekarwo.

Selain itu, Satgas juga bertugas menindak tegas terhadap pejabat atau aparatur yang terbukti melakukan pungli, membentuk sekretariat dan pelaksana lapangan sesuai kebutuhan, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jatim dan Kemendagri, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. 

"Dari sembilan tugas yang diberikan kepada Satgas ini, terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada stakeholder, pemda, dan masyarakat," katanya. 

Baca juga: Diduga Pungli, Polisi Tangkap Direktur Pelindo III

Jika satgas menemukan pungli yang melanggar hukum, lanjut dia, maka harus diurus oleh Kepolisian Daerah. Diharapkan dengan dibentuknya Satgas tersebut dapat menciptakan ketentraman bagi masyarakat, menjadi proses pelayanan publik lebih bersih dan lebih cepat, membangun kepastian dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Lakukan langkah-langkah evaluasi tentang mekanisme atau sistem pelayanan publik yang melalui pihak ketiga. Mudah-mudahan menjadi bagian penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Satgas yang juga Wagub Jatim, Saifullah Yusuf, menambahkan bahwa yang menjadi fokus dan perhatian dalam pembentukan satgas ini agar semua pungli di semua tingkatan bisa dihilangkan.

"Ini satu hal penting, untuk itulah Satgas ini dibentuk Gubernur Jatim agar sistem pengendalian internal di lingkungan Pemprov Jatim, pengawasannya diperkuat. Dua ini dilakukan untuk pencegahan. Kuratifnya, dengan melihat secara langsung ke tempat-tempat unit pelayanan," imbuhnya.

 


(MEL)