Pakde Karwo Segera Kumpulkan Kepala Sekolah di Jatim

Amaluddin    •    Jumat, 08 Sep 2017 12:48 WIB
pendidikan
Pakde Karwo Segera Kumpulkan Kepala Sekolah di Jatim
Gubernur Jawa Timur Soekarwo -- MI/Bagus Suryo

Metrotvnews.com, Surabaya: Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) disambut baik Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Pria yang akrab disapa Pakde Karwo itu mengatakan, segera memanggil seluruh kepala sekolah di Jawa Timur untuk menindaklanjuti Perpres PPK.

"Setelah kita kumpulkan, akan kita bahas mana yang kemudian menerapkan full day school dan mana yang tidak," kata Pakde Karwo di Surabaya, Jumat 8 September 2017.

Meskipun telah terbit Perpres PPK, lanjut Pakde Karwo, Jawa Timur memiliki konsep tersendiri terkait pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Selama ini, penguatan pendidikan karakter dilakukan melalui pendekatan guru dengan murid.

"Konsep yang kami terapkan selama ini adala personal touch. Itu penting dalam pendidikan," katanya.

(Baca: KPAI Apresiasi Perpres Penguatan Pendidikan Karakter)

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Saiful Rachman mengatakan, implementsi Perpres PPK dapat dilaksanakan pada tahun ajaran mendatang. Sebab, mengubah sistem belajar mengajar yang sudah berjalan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan.

"Saat ini aturan teknisnya seperti apa juga belum turun. Terkait sekolah lima hari, kami serahkan ke masing-masing sekolah. Kalau mau menerapkan silakan, tidak juga tidak apa-apa," Saiful.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menandatangani Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang PPK. Penerbitan Perpres ini, diharapkan dapat menyelesaikan perbedaan pendapat, dinamika, dan penolakan terhadap kebijakan mengenai sekolah yang sebelumnya terjadi.

(Baca: Perpres Pendidikan Karakter Dinilai Akomodir Kepentingan Semua Pihak)

Dalam Perpres ini tidak memuat kebijakan delapan jam kegiatan belajar mengajar. Perpres tersebut hanya mengatur bahwa penyelenggaraan PPK pada jalur pendidikan formal dilaksanakan selama enam atau lima hari sekolah dalam satu minggu.

Penerapan kebijakan lima hari sekolah satuan pendidikan dan komite sekolah atau madrasah harus mempertimbangkan beberapa aspek seperti kecukupan pendidik, ketersediaan sarana prasarana, kearifan lokal, pendapat tokoh masyarakat dan atau tokoh agama di luar komite sekolah atau madrasah.


(NIN)