Penyidik Kejari Tolak Penangguhan Penahanan Anggota DPRD Sidoarjo

Syaikhul Hadi    •    Rabu, 14 Jun 2017 20:34 WIB
kasus korupsi
Penyidik Kejari Tolak Penangguhan Penahanan Anggota DPRD Sidoarjo
Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Khoirul Huda saat tiba di Lapas Sidoarjo -- MTVN/Syaikhul Hadi

Metrotvnews.com, Sidoarjo: Tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Negeri Sidoarjo menolak penangguhan penahanan anggota DPRD Sidoarjo Khoirul Huda. Penolakan tersebut demi kepentingan penyidikan kasus dugaan korupsi Perusahaan Daerah (PD) Aneka Usaha Sidoarjo.

"Hari ini kami kirim jawaban penolakan surat penangguhan penahanan terhadap tersangka KH kepada DPD Golkar Sidoarjo dan keluarga yang bersangkutan," kata Kasie Pidana Khusus Kejari Sidoarjo Adi Harsanto di Sidoarjo, Jatim, Rabu 14 Juni 2017.

(Baca: Kejari Sidoarjo Kaji Permohonan Penangguhan Tersangka Korupsi PDAU)

Menurut Adi, penolakan itu demi mempercepat proses penyidikan. "Setelah kami melakukan rapat, tim penyidik sepakat tidak bisa menerima permohonan penangguhan penahanan. Agar kasus ini cepat terselesaikan," jelasnya.

Adi menjelaskan, tersangka ditahan lantaran diduga kuat menerima sejumlah aliran dana berdasarkan alat bukti berupa kwitansi senilai Rp75 juta. Kwitansi yang ditujukan kepada tersangka berasal dari kas PD Aneka Usaha.

"Keterangan tersangka sangat kami butuhkan. Sehingga, untuk mempercepat proses pengungkapan terhadap kasus tersebut, terpaksa kami tolak penangguhannya," tandasnya.

(Baca: Anggota Dewan Ditahan terkait Dugaan Korupsi di PDAU Sidoarjo)

Kasus ini bermula saat Kejari mencurigai kebocoran pengelolaan keuangan PD Aneka Usaha yang mencapai miliaran rupiah. Diduga, kebocoran pengelolaan terjadi mulai 2010 hingga 2016.

Khoirul mengaku menerima dana senilai Rp75 juta dari kas PD Aneka Usaha. Uang itu bukan untuk dirinya, namun buat kepentingan panitia khusus DPRD Sidoarjo saat berkunjung ke Pekanbaru, Riau.


(NIN)