Rancang UU Geologi dan UU EBT, Komite II Serap Aspirasi Pemda Jatim

Anindya Legia Putri    •    Selasa, 18 Jul 2017 21:41 WIB
berita dpd
Rancang UU Geologi dan UU EBT, Komite II Serap Aspirasi Pemda Jatim
Komite II DPD RI menyerap aspirasi Pemda Jawa Timur dalam merancang UU Geologi dan UU Energi Baru Terbarukan (Foto:Dok.DPD RI)

Metrotvnews.com, Jakarta: Komite II DPD RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Jawa Timur. Kunker bertujuan menyerap aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat dalam merancang UU Geologi dan UU Energi Baru Terbarukan (EBT). Hal ini didasari pada meningkatnya pertumbuhan penduduk bumi terutama di Indonesia, yang mengakibatkan jumlah kebutuhan sumber daya untuk memenuhi kehidupan seperti food, water, energy (FWE) otomatis melonjak.

"RUU ini disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dan perkembangan isu global yang semakin mengarah pada persoalan tata kelola sumber daya di masa depan," ucap Wakil Ketua Komite II DPD Anna Latuconsina, dalam keterangan tertulis, Selasa 18 Juli 2017.

Pemerintah telah menargetkan EBT pada 2025 sebanyak 25 persen. Namun hingga 2016, Indonesia baru menyerap EBT sebanyak 6,8 persen. "Sejauh ini belum ada payung hukum yang menjamin EBT di Indonesia, sehingga belum terpenuhinya target bauran EBT," katanya.

Dalam bidang geologi, disampaikan Anna bahwa hal ini dilakukan semata-mata atas desakan kepentingan ekonomi, serta desakan kepentingan hukum untuk mengusahakan produk akibat proses geologi yang sifatnya tidak terbarukan.

 "Tentunya pada acara ini kami bisa mendapatkan masukan. Apa saja yang perlu diperhatikan dan ditambah dalam penyusunan RUU ini," ujar Anna.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur I Made Sukartha mengatakan, EBT di Jatim sangat diperlukan. Apalagi, selama ini Jatim hanya mengandalkan energi fosil.

"Tentunya EBT, khususnya di Jatim, sangat diperlukan. Di Jatim sangat banyak industri-industri yang hanya mengandalkan energi fosil. Tentunya Jatim sangat menanti adanya EBT untuk memenuhi industri saat ini," tutur Made.


(ROS)