Darurat Guru di Jember

Kusbandono    •    Jumat, 04 May 2018 22:18 WIB
gurutenaga honorer
Darurat Guru di Jember
Seorang guru honorer melakukan proses belajar mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Bandung III Jombang, Jawa Timur. Foto: Antara/Syaiful Arif

Jember: Pemerintah dianggap zalim bila tidak memberi kesempatan bagi guru tidak tetap (GTT) untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Hal ini dilontarkan Ketua PGRI Jember Supriyono saat mendengar rencana Menpan RB yang mewacanakan tidak memberi jalur khusus bagi GTT.

"Mereka yang selama ini mengisi kekurangan guru adalah GTT. Mereka juga bertahun-tahun mengabdi penuh keikhlasan demi mencerdaskan generasi bangsa. Mereka juga jelas-jelas lulusan sekolah profesi guru," kata Supriyono kepada Medcom.id, Jumat, 4 Mei 2018.

Undang-undang mengamanatkan pelayanan pendidikan menjadi kewajiban bagi pemerintah. Salah satunya penyediaan tenaga pendidik yang berkualitas sekaligus merata dari segi kuantitas.

"Kalau sekarang pemerintah tidak memberikan ruang bagi GTT untuk ikut seleksi PNS tentunya ini tidak adil bagi GTT. Karena di saat mereka membutuhkan perhatian, pemerintah cenderung diam saja," Jelas Supriyono.

GTT rela dibayar berapa pun dengan harapan bisa CPNS. Karena lamanya tidak ada tes CPNS, mereka tak lagi bisa ikut saringan CPNS karena batasan usia.

Regulasi untuk menjadi ASN bagi guru sangat tidak memberi ruang dan kesempatan terutama yang telah lama mengajar dan termakan usia. Hal ini tercermin dari batasan usia maksimal 35 tahun untuk jadi ASN.

"Pemerintah harus punya kompromi bagi GTT, dengan mengubah regulasi yang membatasi usia maksimal 35 tahun dengan pengecualian khusus GTT yang sudah lama mengabdi menjadi guru. Kalau Presiden harus turun tangan dengan menerbitkan Perpu." Ujar Supriyono.

Anggaran pendidikan secara nasional mencapai 20 persen dari jumlah APBN, namun realita di lapangan untuk tenaga pendidiknya masih kekurangan.

"Hampir semua daerah kekurangan tenaga pendidik, ini bisa dikatakan 'darurat guru' statusnya." Tegas Supriyono.

Kondisi GTT Jember sangat memprihatinkan dari segi kesejahteraan karena honor hanya bersumber dari Program BOS, besarannya sangat di bawah UMK.

"Selama ini sumber honor GTT dari Program BOS yang diterima masing-masing sekolah, besarnya hanya 300 ribu sampai 500 ribu tiap bulannya," pungkas Supriyono.


(SUR)