Gus Ipul Belum Sempat Ikut Tax Amnesty Periode 1

Amaluddin    •    Jumat, 30 Sep 2016 16:09 WIB
tax amnesty
Gus Ipul Belum Sempat Ikut Tax Amnesty Periode 1
Sarasehan sosialisasi manfaat tax amnesty di Surabaya, MTVN - Amaluddin

Metrotvnews.com, Surabaya: Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengaku belum mengikuti program tax amnesty periode 1. Alasannya, ia harus menghadiri banyak agenda.

"Saya sendiri belum ikut karena memang belum sempat. Mungkin nanti saya ikut tax amnesty periode 2," kata Gus Ipul dalam acara sarasehan tax amnesty di salah satu hotel Jalan Basuki Rahmat, Jumat (30/9/2016).

Alasan lain, kata Gus Ipul, dirinya masih berkonsultasi dengan Ditjen Pajak Jatim 1. Namun, Gus Ipul memastikan akan ikut tax amnesty priode kedua. 

"Saat ini saya juga masih mengumpulkan berkas juga, masih konsultasi juga. Insya Allah nanti saya ikut yang priode kedua (tax amnesty, red)," jelasnya.

‎Kata Gus Ipul, program tax amnesty harus dimanfaatkan oleh para kalangan menengah ke atas. Sebab, program ini murni membantu memudahkan para pengusaha.

"Dulunya diragukan, ternyata tax amnesty mendapat respon sangat bagus kalangan menengah ke atas," tandasnya

Program amnesti pajak terbagi menjadi tiga periode, yaitu periode pertama dari tanggal diundangkan sampai 30 September 2016. Periode kedua dari 1 Oktober 2016 hingga 31 Desember 2016. Periode ketiga dari 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017.

Program amnesti pajak akan berakhir pada 31 Maret 2017. Berdasarkan Undang-Undang Amnesti Pajak, hari ini merupakan hari terakhir program amensti pajak pada periode pertama yang menawarkan tarif paling kecil.

Pada akhir periode pertama di 30 September 2016, tercatat pembayaran tebusan dari amnesti pajak di Kanwil Ditjen Pajak Jatim I di Surabaya mencapai sebesar Rp7,8 triliun. Sedangkan komposisi harta berdasarkan Surat Pernyataan Harta (SPH) sudah mencapai Rp287,2 triliun.

Baca: Catat! Hari Ini Terakhir Program Amnesti Pajak Periode Pertama

Amnesti pajak merupakan program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak (WP) meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, dan penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT.


(RRN)