Kepala Desa di Sidoarjo Masih tak Sadar Fungsi Pendampingan

Syaikhul Hadi    •    Minggu, 09 Sep 2018 16:38 WIB
dana desa
Kepala Desa di Sidoarjo Masih tak Sadar Fungsi Pendampingan
Ketua Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Sidoarjo, Idham Kholid. Medcom.id/Syaikhul Hadi

Sidoarjo: Kepala desa di Sidoarjo masih apatis terhadap pemanfaatan Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kabupaten Sidoarjo. Hanya satu dari 345 desa se-Sidoarjo yang memanfaatkan TP4D di 2017.

"Tahun lalu, cuma ada satu yang mengajukan pendampingan. Yakni desa Pelarungan, Kecamatan Sukodono," ujar Ketua TP4D Sidoarjo, Idham Kholid, Minggu, 6 September 2018.

Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah membuka lebar untuk pihak desa atau kelurahan se-Sidoarjo untuk mengawal dan mengamankan pembangunan desa. Sebab, banyak kepala desa terjerat kasus korupsi karena tidak memahami prosedur penggunaan anggaran.

Dia menyebut belum ada desa yang mengajukan pendampingan. Padahal, TP4D sudah disosialisasikan sejak 2015.

Pria yang menjabat Kasie Intelijen Kejari Sidoarjo tersebut tetap terus menosialisasikan keberadan TP4D. Kasus korupsi akibat ketidakpahaman pengguna anggaran, terutama dalam hal pembangunan, tak boleh berulang.

"Selain penindakan, upaya kami juga mencegah adanya kasus korupsi. Terutama yang berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran negara," tandasnya.

Pada 2017, dari 15 kasus korupsi dana desa yang disidik berkembang menjadi 21 perkara. Sebanyak 30 perkara (17 perkara dari Kejari dan 13 perkara dari Polresta Sidoarjo) telah masuh penuntuttan. Sebanyak 18 perkara sudah dilakukan eksekusi.

Pelaku korupsi di 2017 tergolong variatif. Mulai dari perangkat desa, BUMD, hingga beberapa PNS di lingkungan Pemda. Penanganan ini lebih tinggi jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2016, ada 9 kasus penyelidikan korupsi, 19 kasus masuk penyidikan, 20 kasus berkembang sampai penuntutan, dan 18 masuk tahap eksekusi terpidana.


(SUR)