Terkait RUU Ketahanan Keluarga, Komite III DPD Kunker ke Jatim

Anindya Legia Putri    •    Selasa, 20 Jun 2017 15:20 WIB
berita dpd
Terkait RUU Ketahanan Keluarga, Komite III DPD Kunker ke Jatim
Komite III DPD Kunker ke Jatim. Foto: Dok. DPD

Metrotvnews.com, Jakarta: Komite III DPD RI melakukan kunjungan kerja ke kantor Pemprov Jawa Timur, pada Selasa, 20 Juni 2017. Kedatangan Komite III sebagai lanjutan dari proses penyusunan RUU Usul Inisiatif DPD RI tentang Ketahanan Keluarga.

Dalam kesempatan tersebut, Fahira Idris selaku pemimpin delegasi menyampaikan target dan capaian kunjungan kerja adalah inventarisasi berbagai pandangan dan pendapat guna memperkaya substansi muatan RUU Ketahanan Keluarga. 

"Jawa Timur menjadi lokasi kunjungan kerja karena dilatarbelakangi oleh data dan fakta tingginya isu ketahanan keluarga di Jawa Timur, sehingga dirasa patut untuk ditelaah dan dikaji," ujar Fahira Idris, melalui keterangan tertulis.

Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Dari 349.774 kasus perceraian yang terjadi di Indonesia pada 2015, sebanyak 87.241 terjadi di Jawa Timur. Jawa Timur  juga dikategorikan memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yakni 4638.53 ribu jiwa. 

"Padahal, umum diketahui bahwa ketahanan ekonomi keluarga  menjadi basis utama bagi pemenuhan ketahanan keluarga lainnya seperti ketahanan fisik, ketahanan sosial budaya dan lainnya," tandas Wakil Ketua Komite III DPD RI tersebut.

Menanggapi apa yang disampaikan Fahira, Kushindarwito Kepala Perwakilan BKKBN Prov Jatim mengakui bahwa meskipun dari sisi sumber daya alam terutama pertanian dan ketersediaan pangan Jawa Timur baik bahkan surplus, namun hal tersebut tidak memberikan jaminan tingginya Indeks Pembangunan Manusia di provinsi ini.  

"Artinya memang, banyak faktor yang menentukan IPM bukan sebatas terpenuhi kebutuhan pangan. Tak ayal berbagai problema ketahanan keuarga pun banyak terjadi di Jawa Timur," ucap Kushindarwito.

Dari hasil dialog dengan Pemprov Jatim, disampaikan bahwa Komite III DPD RI memperoleh banyak masukan bagi substansi RUU Ketahanan Keluarga. Salah satunya, terkait dengan perlunya diatur perihal kewajiban untuk melakukan persiapan dalam pembentukan keluarga bagi calon mempelai berupa konseling pra nikah yang meliputi aspek medis maupun non medis, spiritual maupun materiil. 

Di samping itu, RUU Ketahanan Keluarga seharusnya juga memuat tentang norma tentang pembangunan dalam perkembangan keluarga yang harus meliputi pembangunan ketahanan keluarga pada perkembangan masa balita, remaja, dan lanjut usia.

Yang tidak kalah penting, kurangnya komitmen politis dari pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota terhadap implementasi UU 52 tahun 2009  telah menyebabkan ketidakseragaman penyebutan dan struktur OPD yang bertanggung jawab pada bidang kependudukan dan keluarga. Sehingga pelaksanaan kebijakan kependudukan dan keluarga dirasa tidak optimal. 

"Dengan demikian, keberadaan RUU Ketahanan Keluarga harus diarahkan dan menjadi jawaban atas kelemahan terkait penguatan komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan ketahanan keluarga," tutup Fahira.


(ROS)