Pemerintah Diminta Segera Penuhi 3.169.009 Blangko KTP-el Jatim

Amaluddin    •    Jumat, 14 Apr 2017 19:07 WIB
e-ktp
Pemerintah Diminta Segera Penuhi 3.169.009 Blangko KTP-el Jatim
Sejumlah siswa melakukan proses perekaman KTP elektonik di SMK PGRI 5, Kencong, Jember, Jawa Timur -- ANT/Seno

Metrotvnews.com, Surabaya: Sebanyak 344 ribu blangko Kartu Tanda Penduduk eletronik (KTP-el) diterima Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur pada Kamis, 13 April 2017. Ribuan blangko e-KTP ini nantinya didistribusikan ke 38 kabupaten/kota di Jatim.

"Sebenarnya mulai didistribusikan hari ini. Tapi karena hari ini libur, jadi mulai didistribusikan mulai Senin depan (17 April 2017)," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Jatim Lies Idawati, Jumat, 14 April 2017.

Lies berharap, warga Jatim yang belum memiliki KTP-el segera melakukan perekaman. Menurut Lies, ada 30.330.291 dari 39 juta total penduduk Jatim yang wajib KTP-el. Dari jumlah itu, 28.202.350 jiwa sudah melakukan perekaman KTP-el.

Sedangkan, jumlah warga yang sudah memiliki KTP-el ada 27.161.282 jiwa. Artinya, masih ada 2.127.941 jiwa belum melakukan perekaman KTP-el. Mereka tersebar di beberapa daerah, terbanyak berada di Kota Surabaya, Kabupaten Jember, Malang, Gresik, dan Sidoarjo.

Warga yang sudah melakukan perekaman, tapi belum cetak KTP-el, ada 1.041.068 jiwa. "Jadi, yang belum cetak 1.041.068 jiwa ditambah yang belum rekam 2.127.941 jiwa. Berarti totalnya mencapai 3.169.009 jiwa. Angka ini yang seharusnya disiapkan blangko KTP elektronik oleh pusat. Jika Jatim menerima 344 ribu blangko e-KTP, berarti masih ada kekurangan 2.825.009 blangko lagi," jelas Lies.

Bagi warga yang sudah melakukan perekaman, tapi belum memiliki KTP-el, Lies menyarankan agar meminta surat keterangan (suket) ke Dispendukcapil setempat. Suket diperlukan agar agar warga mudah mengurus administrasi, seperti perbankan, pembuatan SIM, akta kelahiran, dan lainnya.

"Suket itu berlaku enam bulan dan bisa digunakan untuk keperluan administrasi," jelasnya.


(NIN)