Humas Pemkot: Wali Kota ada di Mojokerto

Nurul Hidayat    •    Kamis, 23 Nov 2017 17:45 WIB
kasus korupsi
Humas Pemkot: Wali Kota ada di Mojokerto
Wali Kota Mojokerto, Masud Yunus berjalan meninggalkan gedung KPK seusai diperiksa di Jakarta, Kamis (27/7) - ANT/Hafidz Mubarak A

Mojokerto: Pemerintah Kota Mojokerto mengaku belum mengetahui penetapan tersangka kepada Wali Kota Mojokerto, Masud Yunus. oleh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Masud ditetapkan tersangka dalam dugaan kasus suap pembahasan perubahan APBD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Mojokerto anggaran 2017.

"Saya malah tahu berita tersebut dari rekan-rekan media, karena saat ini saya masih perjalanan dari Palembang, dan belum mengahadap ke Pak Wali Kota," kata Humas Pemerintah Kota Mojokerto Choirul Anwar saat dihubungi Metrotvnews.com, Kamis 23 November 2017.

Baca: Wali Kota Mojokerto Tersangka Dana APBD

Namun ia memastikan, saat ini Masud Yunus masih berada di Kota Mojokerto. "Yang jelas saat ini berdasarkan informasi yang saya terima beliau masih berada di Mojokerto dan selepas ini saya akan coba langsung mengahadap beliau," tambahnya.

Baca: KPK Tangkap Tangan Pejabat Mojokerto

Sebelumnya, penetapan tersangka Yunus berdasar surat perintah penyidikan (Sprindik) nomor: Sprin.Dik-114/01/11/2017. Sumber internal Metrotvnews.com membenarkan penerbitan Sprindik dan status tersangka Yunus tersebut. Dikonfirmasi perihal itu, Juru bicara KPK Febri Diansyah mengaku belum mengetahuinya. 


"Nanti saya pastikan dulu ya. Sampai saat ini belum ada pengumuman resmi," kata Febri, Jakarta, Kamis 23 November 2017.

Dalam Sprindik dijelaskan, Yunus bersama-sama Kepala Dinas PU dan Penetapan Ruang Mojokerto Wiwiet Febryanto diduga memberikan sejumlah uang kepada anggota DPRD Kota Mojokerto. Pada kasus ini, Wiwiet lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka suap kepada anggota DPRD Mojokerto.

Atas perbuatannya, Yunus disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pada proses penyidikan Yunus dan Sekretaris Daerah Mojokerto Agus Nirbito memang sempat diperiksa penyidik KPK. Keduanya diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan suap yang menjerat Wiwiet dan tiga anggota DPRD Mojokerto.


(ALB)