Jaksa Minta Hakim Lanjutkan Perkara Pasar Turi

Amaluddin    •    Kamis, 21 Dec 2017 20:29 WIB
Jaksa Minta Hakim Lanjutkan Perkara Pasar Turi
Sidang kasus Pasar Turi dalam tahap mendengar jawaban eksepsi Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri Surabaya. (Medcom.id/Amal).

Surabaya: Jaksa Penuntut Umum pada Kejasaan Negeri Surabaya meminta majelis hakim menolak eksepsi yang diajukan terdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan pedagang Pasar Turi, Henry J Gunawan selaku Direktur Utama PT Gala Bumi Perkasa (GBP). Jaksa menilai dakwaan Henry telah disusun sesuai prosedur.

"Karena itu kami memohon kepada majelis hakim agar menolak eksepsi terdakwa dan menerima jawaban jaksa, serta melanjutkan pemeriksaan perkara ke pembuktian," kata Jaksa Penuntut Umum Darwis, di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis, 21 Desember 2017.

Darwis menuturkan telah membuat dakwaan Henry secara rapi, teliti, dan cermat. Adapun eksepsi yang disampaikan oleh kuasa hukum sudah masuk pokok perkara. Sehingga harus ditolak. 

Baca: Yusril: Kasus Pasar Turi Perkara Perdata

Mendengar jawaban Darwis, Kuasa hukum Henry, Agus Dwi Warsono yang menyebut eksepsi sudah masuk pokok perkara, merupakan hak jaksa.

“Enggak masalah, itu hak penuntut umum. Namun sebenarnya apa yang disampaikan jaksa dalam jawabannya juga telah memasuki pokok perkara, seperti perjanjian-perjanjian yang dibacakan tadi. Yang jaksa bacakan tadi juga masuk pokok perkara, sama saja kan,” katanya.

Agus menyerahkan ke majelis hakim untuk memberikan putusan yang adil pada sidang putusan sidang pekan depan. “Kami harap eksepsi dikabulkan majelis hakim. Karena dalam eksepsi itu, kami telah menyampaikan bahwa perkara ini perkara perdata dan bukan pidana. Jadi PN Surabaya tidak berwenang mengadili kasus ini,” kata Agus. 

Sebelumnya dalam eksepsi yang dibacakan, kuasa hukum menilai dakwaan jaksa mengada-ada karena materi yang dijadikan dasar dakwaan sebenarnya bukan tindak pidana.

“Melainkan perkara perdata antara Abdul Syukur dkk yang telah melakukan pengikatan dengan PT GBP dalam Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB). PIJB bergantung pada perjanjian pokok yaitu perjanjian kerja sama antara Pemkot Surabaya dengan PT GBP,” kata Yusril pada persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis, 14 Desember 2017.
(ALB)