IDI Sidoarjo Berunjuk Rasa Tolak Program Dokter Layanan Primer

Syaikhul Hadi    •    Senin, 24 Oct 2016 17:36 WIB
uu kedokteran
IDI Sidoarjo Berunjuk Rasa Tolak Program Dokter Layanan Primer
Demo IDI di Sidoarjo, MTVN - Hadi

Metrotvnews.com, Sidoarjo: Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menggelar unjuk rasa di Alun-Alun Sidoarjo, Jawa Timur. Mereka menolak Kementerian Kesehatan menerapkan program studi Dokter Layanan Primer (DLP). 

"Masa sekolah dokter sudah 8 tahun. Ditambah sekolah lagi DLP sekitar 3 tahun. Kalau ditotal sekitar 11 tahun dong. Bagaimana memenuhi kebutuhan nasional," ungkap Ketua IDI Kabupaten Sidoarjo, dr. Eddy Santoso, dalam unjuk rasa, Senin (24/10/2016).

Lebih lanjut dia menerangkan program studi DLP ini merupakan program kebijakan dari pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dokter dan pelayanan kesehatan masyarakat. DLP menerapkan dokter untuk mempelajari ilmu kedokteran general secara konsisten dengan menerapkan prinsip ilmu kedokteran keluarga, ilmu kedokteran komunitas maupun ilmu kesehatan masyarakat. 

"Makanya, untuk memenuhi kompetensi tersebut, pemerintah mewajibkan dokter-dokter yang sudah ada untuk menempuh kembali pendidikan DLP selama 3 tahun," katanya. 

Padahal, Standard Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) yang dijalani dokter selama 8 tahun sudah dirasa cukup untuk memenuhi kompetensi dokter. 

Sementara Koordinator Aksi, dr. Rudi Sapulete menegaskan peningkatan kualitas pendidikan cukup diberikan dasar waktu pendidikan yang dicantumkan dalam akreditasi. Jadi, tidak lagi menambah program baru yang justru mneyengsarakan para dokter yang sudah menempuh pendidikan sebelumnya. 

"Kalau dalam strata kedokteran, ada dokter umum dan spesialis. Nah, kalau ada DLP yang baru ini terus mau ditempatkan dimana," ungkapnya. 

Padahal, jika mau berbicara kualitas, seharusnya dari awal pendidikan kedokteran harus ditingkatkan. Bukan mendirikan pendidikan baru seperti saat ini yang dirasa tanpa penilaian. Jika dipaksakan, maka akan menimbulkan masalah baru yang tentunya tidak akan menjadi lebih baik. 

“Mestinya yang kita lakukan adalah meningkatkan kualitas pendidikan kedokteran yang sudah ada. Jangan malah mewajibkan para dokter yang sudah ada untuk menempuh DLP. Dimana DLP itu tidak masuk dalam kriteria penempatan dokter umum maupun dokter spesialis,” tegasnya.

Sementara, di dalam pasal 39 diterangkan kalau mahasiswa program dokter layanan primer, dokter spesialis-sub spesialis, dan dokter gigi spesialis sub spesialis harus mengikuti uji kompetensi dokter layanan primer yang bersifat nasional. Sehingga memberikan pengakuan pencapaian kompetensi profesi dokter layanan primer.  
(RRN)