Kasus Korupsi Wali Kota Madiun Sempat Hilang

   •    Selasa, 18 Oct 2016 10:40 WIB
kasus korupsi
Kasus Korupsi Wali Kota Madiun Sempat Hilang
Gubernur Jawa Timur, Soekarwo (kanan) memberikan ucapan selamat kepada Walikota Madiun Bambang Irianto (kiri) usai pelantikan. (Ant/Siswowidodo)

Metrotvnews.com, Madiun: Penyematan status tersangka pada Wali Kota Madiun Bambang Irianto boleh jadi merupakan klimaks dugaan korupsi Pasar Besar Madiun. Sebab, praktik korupsi pernah diendus Kejari setempat sebelum akhirnya kasus dihentikan oleh Kejati Jatim.

Barangkali ini juga yang menjadikan Bambang begitu tenang saat tim KPK menggeledah ruang pribadinya. Bambang sempat mengaku kalau petugas antirasuah hanya mengklarifikasi hartanya. Dia juga bilang, tak ada asetnya yang disita KPK.

Baca: Dikawal Brimob, KPK Merangsek ke Ruang Wali Kota Madiun

Malah dia sesumbar kalau hartanya didapatkan dari bisnis yang ia geluti sebelum jadi wali kota. Jadi, dia mengaku tidak menerima gratifikasi. "Sebelum wali kota, saya adalah pengusaha yang memiliki banyak usaha dan menghasilkan pendapatan besar," kata Bambang, dikutip Antara.

Dia pun menyanggah kalau kedatangan KPK terkait kasus dugaan korupsi dan gratifikasi proyek pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) senilai Rp76,5 miliar.

Padahal, KPK telah menggeledah ruang kerjanya. Petugas pun menyita sejumlah berkas. Namun, Bambang justru bilang itu semua jadi tanggung jawab sekretaris daerah Kota Madiun.

Ketika kemudian KPK menggeledah rumah pribadi, rumah anaknya, juga kantor PT Cahaya Terang Satata milik Bambang, sang wali kota pun mencoba tetap tegar. Dia ingin memastikan semua baik-baik saja.



"Tidak apa-apa, ada dokumen yang dibawa. Hal itu semakin menjadikan semuanya jelas. Yang pasti, Pak Wali tidak terima suap," tegas Bambang.

Baca: Wali Kota Madiun Jadi Tersangka KPK

Namun, sepertinya Bambang tidak tahu, bahwa pada Senin (17/10/2016) itu, KPK juga menggeledah kantor PT Lince Roma Raya di Jakarta. Sejumlah dokumen dan barang elektronik disita.

"KPK telah meningkatkan status penanganan perkara penyelidikan ke penyidikan sejalan dengan penetapan BI wali kota Madiun periode 2009-2014 sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK Laode Muhamad Syarif di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Syarif menegaskan, KPK sudah memiliki alat bukti yang kuat buat menjerat Bambang dalam proyek senilai Rp76,523 miliar ini.

Bambang memimpin Madiun selama dua periode, 2009-2014 dan 2014-2019. Selama menjadi wali kota Madiun 2009-2014, politikus Demokrat ini diduga dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, dan persewaan terkait proyek.

Padahal, saat itu, dia ditugaskan untuk mengurus dan mengawasinya. Ini yang menjadikan dirinya patut diduga menyalahgunakan wewenang.



KPK menyangka Bambang dengan Pasal 12 huruf i atau Pasal 12 B atau Pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana diubah UU 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Kasus sempat hilang

Kasus dugaan korupsi PBM mencuat pada awal 2012. Kejaksaan Negeri Madiun menduga proses lelang dan pembangunan proyek tersebut melanggar Perpres 35/2011
tentang perubahan atas Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Selain itu, diduga juga ada pelanggaran jadwal pengerjaan, kualitas, serta model konstruksi bangunan. Di tengah pemeriksaan kasus tersebut, tiba-tiba Kejaksaan Tinggi Jawa Timur secara resmi mengambil alih kasus dugaan korupsi proyek senilai Rp76,5 miliar itu.

Kemudian, pada Desember 2012, Kejati Jawa Timur menghentikan penyelidikan kasus tersebut karena dinilai tidak ada kerugian negara.

Hingga pada Agustus 2015, kasus dugaan korupsi PBM diusut KPK. Bambang pernah dipanggil ke KPK pada Oktober 2015. Sebulan sebelumnya, sejumlah pejabat Pemkot Madiun juga diperiksa.

Setelah tenggelam setahun, kasus ini kembali mencuat dengan penetapan Bambang sebagai tersangka.


(SAN)