Ombudsman Nyatakan Bupati Mojokerto Melanggar Hukum

Muhammad Khoirur Rosyid    •    Selasa, 24 Jan 2017 17:02 WIB
upah
Ombudsman Nyatakan Bupati Mojokerto Melanggar Hukum
Ilustrasi. Foto: Antara/Sigid Kurniawan

Metrotvnews.com, Surabaya: Bupati Mojokerto Mustofa Kemal Pasha dinyatakan bersalah oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa Timur. 

Sebabnya, Bupati Mojokerto tak mengusulkan besaran upah minimum sektoral kota (UMSK) Mojokerto 2017 kepada Gubernur Jatim.

Ombudsman Jatim telah mengirimkan saran kepada Bupati Mojokerto agar mengusulkan besaran UMSK. "Namun, tak diindahkan," kata Asisten ORI Jatim, Sulung Muna Rimbawan, di Surabaya, Selasa (24/1/2017).

Ombudsman menilai tindakan Bupati Mojokerto itu melawan hukum karena bertentangan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kasus ini bermula saat dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) melapor. Dalam laporan itu, Bupati Mojokerto dinilai tidak melaporkan hasil rapat antara Assosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Dewan Pengupahan Kabupaten, dan Pemkab. 

"Di Mojokerto belum terbentuk asosiasi perusahaan sektoral. Jadi, pemkab menilai tidak perlu mengusulkan kepada gubernur. Itu versi pemkab," ujarnya.

Atas kasus ini, ORI Jatim meminta Bupati Mojokerto segera mengusulkan UMSK 2017 sesuai Pasal 59 ayat (4) Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyelengaraan Ketenagakerjaan.

"Selain itu, Ombudsman juga menyarankan agar Pemkab Mojokerto memfasilitasi pembentukan assosiasi perusahaan sektoral," kata Sulung.


(UWA)