Kepada Luhut, Soekarwo Usul Izin Pengembangan Pelabuhan Diserahkan Daerah

Amaluddin    •    Senin, 20 Mar 2017 19:29 WIB
revitalisasi pelabuhan
Kepada Luhut, Soekarwo Usul Izin Pengembangan Pelabuhan Diserahkan Daerah
Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan (kedua kanan) berbincang dengan Dirut Pelindo III Orias Petrus Moedak (kiri) dan Gubernur Jatim Soekarwo (kedua kiri). (Ant/Zabur Karuru)

Metrotvnews.com, Surabaya: Perizinan kepelabuhanan di pemerintah pusat dinilai Gubernur Jawa Timur Soekarwo memperlambat pengembangan pelabuhan. Dampaknya, pembangunan sebuah daerah tidak akan sesuai dengan target. 

Selama ini, kata pemilik sapaan Pakde Karwo, pengembangan pelabuhan harus melalui sepuluh izin. Yakni, izin lokasi, studi kelayakan, lingkungan, reklamasi, pengerukan, rekomendasi keamanan, studi dan perjanjian konsensi, serta izin pembangunan dan operasi.

Mestinya, pemerintah pusat cukup membuat prosedur dan norma, sedangkan provinsi sebagai pelaksana.

"Apabila pemerintah pusat memberikan wewenang tersebut (ke daerah), semua perizinan akan cepat selesai. Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) perizinan akan mudah dilakukan dengan cepat, sehingga tidak tertunda dan sesuai target," jelas Pakde Karwo.

Dia mengatakan hal itu saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, di Surabaya, Senin, 20 Maret 2017.

Menko Luhut mendukung penuh usul tersebut. Sebab, kata Luhut, tujuan pemerintah saat ini adalah ingin semua menjadi efisien dalam semua pengelolaan, produktivitas dan disiplin kerja.

"Perizinan yang bisa diselesaikan di tingkat daerah maka menjadi wewenang daerah. Apabila menunggu pemerintah pusat, tidak akan bisa berjalan," jelasnya.


(SAN)