Anggota Pansus RPJMD tak Setuju Pemekaran Daerah di Jatim

Amaluddin    •    Selasa, 14 Mar 2017 15:04 WIB
pemekaran daerah
Anggota Pansus RPJMD tak Setuju Pemekaran Daerah di Jatim
Peta wilayah Jawa Timur --Wikipedia--

Metrotvnews.com, Surabaya: Rencana pemekaran 10 daerah di Jawa Timur tampaknya sulit terwujud. Sebab, Pansus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DPRD Jawa Timur tak seluruhnya solid. Sejumlah anggota Pansus tak setuju dengan rencana pemekaran tersebut.

Salah satunya Ketua Fraksi Partai PDI Perjuangan DPRD Jatim, Sri Untari. Ia mengaku tak sepakat dengan pemekaran di Jatim. Kondisi prekonomian negara yang masih menjadi alasan Sri menolak usulan pemekaran 10 daerah di Jatim.

"Kalau saya pribadi tidak setuju ada pemekaran, mengingat fiskal negara saat ini masih belum stabil. Alangkah lebih baiknya kalau kita fokus untuk meningkatkan perekonomian di daerah," kata Sri yang juga Anggota Pansus RPJMD DPRD Jatim, Selasa 14 Maret 2017.

Menurut Sri, secara faktual, Kabupaten Malang sangat ideal untuk dimekarkan. Sebab, Kabupaten Malang memiliki luas 3.534,86 kilometer persegi, terdiri dari 33 kecamatan, 12 kelurahan dan 378 desa. Namun demikian, pemekaran wilayah bukan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

"Saya sebagai warga yang mewakili Malang, tidak setuju. Jadi tidak tepat kalau sekarang memikirkan pemekaran daerah, sementara perekonomian negara belum membaik. Yang ada nanti malah muncul masalah baru, karena membebani APBN dan APBD," jelas Sri.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim, Badrut Tamam, belum menentukan sikap terkait wacana pemekaran daerah di Jatim. Sebab, kata dia, rencana pemekaran daerah harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai aspek ekonomi, sosial, Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), dan lainnya.

"Pemekaran itu harus berdasarkan jumlah penduduk dan geografis. Kalau semangat pemekarannya untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu bagus, tapi kalau semangatnya hanya untuk memekarkan daerah saja itu malah akan menimbulkan masalah baru," kata pria yang juga Anggota Pansus DPRD Jatim itu.

Menurut Badrut, ada dua landasan untuk melakukan pemekaran daerah. Pertama, tidak membebani APBN dan APBD, dan kedua harus mendorong pemerataan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan.

"Kalau ini bisa dilakukan bisa menjadi efektif dalam percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan, sangat bagus. Tapi sebaliknya, pemekaran akan menimbulkan masalah baru kalau itu hanya akan membebani APBN dan APBD," pungkas politisi asal Madura itu.

Sebelumnya, Ketua Pansus RPJMD DPRD Jatim, Sahat Tua P. Simanjuntak, mendorong pemekaran di 10 kabupaten/kota di Jatim. Ini karena jumlah penduduk di 10 daerah itu sudah terlalu padat, sehingga tak sebanding dengan daya dukung sumber daya yang dimiliki. 

"Sehingga, program pengentasan kemiskinan di Jatim menjadi lambat. Maka itu perlu adanya pemekaran di 10 daerah tersebut," kata politikus Partai golkar itu.


(ALB)