Gubernur dan Kepala Daerah di Jatim Berkomitmen Tangkal Gratifikasi

Amaluddin    •    Senin, 10 Jul 2017 17:01 WIB
kpkkorupsiott kpk
Gubernur dan Kepala Daerah di Jatim Berkomitmen Tangkal Gratifikasi
Gubernur Jatim Soekarwo berbincang dengan Ketua KPK Agus Rahardho usai Penandatanganan Komitmen Mengendalikan Gratifikasi di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin, 10 Juli 2017.

Metrotvnews.com, Surabaya: Gubernur Jawa Timur Soekarwo bersama Bupati/Wali Kota se-Jatim berkomitmen mengendalikan gratifikasi di Jatim. Komitmen dituangkan melalui penandatanganan oleh Gubernur Jatim, Ketua DPRD Jatim, dan Bupati/walikota se-Jatim dan disaksikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Agus Raharjo di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin, 10 Juli 2017.

Dengan penandatanganan tersebut, Gubernur, dan seluruh kepala daerah di Jatim berkomitmen untuk mengendalikan gratifikasi secara maksimal, dengan tetap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Jatim khususnya serta pihak lain pada umumnya.

Gubernur Jatim Soekarwo menjelaskan, komitmen pengendalian gratifikasi oleh kepala daerah merupakan salah satu implementasi bahwa pemerintah daerah memberikan atensi serius terhadap pengawasan atas tindak pidana gratifikasi di wilayah mereka. “Penandatangan komitmen pengendalian gratifikasi merupakan legalitas formal bagi aparaturnya untuk tidak melakukan tindakan gratifikasi, ini penting untuk kita lakukan," kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya.

Untuk itu, Pakde Karwo berharap penandatangan komitmen ini tidak hanya dijadikan seremoni belaka, namun lebih sebagai momentum serta landasan dalam penerapan program-program pengendalian gratifikasi. Sehingga tidak ada lagi pejabat yang ditangkap karena kasus gratifikasi/korupsi di Jatim dan masyarakat benar-benar percaya akan semangat Pemprov Jatim dalam pengendalian gratifikasi.

"Kami juga berharap KPK memberikan pembekalan yang implementatif bagi aparatur pemerintah daerah, agar penerapan pengendalian gratifikasi di daerah dapat berjalan maksimal sesuai harapan semua pihak," kata Pakde Karwo.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Raharjo, menegaskan komitmen pengendalian gratifikasi harus terus ditanamkan dalam hati nurani setiap kepala daerah, utamanya bagi yang telah melakukan tandatangan komitmen pengendalian gratifikasi. “Insyaallah tidak terjadi suap, gratifikasi di masa akan datang. Apa yang kita lakukan untuk kebaikan masyarakat kita," kata Agus.


(ALB)