BPBD Sidoarjo Minta Masyarakat Tidak Bakar Sampah Sembarangan

Syaikhul Hadi    •    Sabtu, 04 Aug 2018 17:46 WIB
kebakaran
BPBD Sidoarjo Minta Masyarakat Tidak Bakar Sampah Sembarangan
Kepala BPBD Sidoarjo, Dwijo Prawito, Sabtu, 4 Agustus 2018. Medcom.id/ Syaikhul Hadi.

Sidoarjo: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo tengah mewaspadai bencana kebakaran saat musim kemarau. BPBD meminta agar warga tidak sembarangan membakar sampah.

Menurut Kepala BPBD Sidoarjo, Dwijo Prawito, musim kemarau rentan berpotensi terjadinya kebakaran. Pihaknya mengimbau agar masyarakat waspada dan tidak sembarangan membakar sampah maupun ilalang.

BPBD Sidoarjo mencatat, hingga bulan Juli 2018 kemarin, ada sekitar 120 kejadian kebakaran. Baik berskala kecil hingga skala besar. "Banyak faktor. Salah satunya faktor kelengahan masyarakat itu sendiri usai membakar sampah atau ilalang. Kemudian ditinggal hingga aoi menjalar kemana-mana," ujar Dwijo, Sabtu, 4 Agustus 2018. 
 
Di samping itu, kebakaran bisa terjadi lantaran adanya gesekan panas hingga menimbulkan api. Karena itu, selama musim kemarau, masyarakat diminta tetap waspada.

"Kalau mau membakar sampah, ya harus  ditunggu sampai benar-benar padam apinya. Jangan kemudian dibakar terus ditinggal. Berbahaya," ungkap Dwijo

Tingginya potensi bencana kebakaran selama musim kemarau ini, Dwijo mengaku berupaya memaksimalkan petugas pemadam kebakaran (Damkar), yang jumlahnya 150 orang. Jumlah petugas Damkar ini termasuk yang ditempatkan di Pos Damkar di Buduran, Krian, Waru dan Porong.

"Kalau dibandingkan luas Sidoarjo, empat Pos Damkar ini belum memadai. Idealnya, tiap kecamatan memiliki satu Pos Damkar," jelas Dwijo. 

Tambah Pos Damkar di kawasan Candi 

Saat ini, pihaknya juga bekerjasama dengan pihak swasta untuk menambah Pos Damkar. Penambahan pos Damkar ini bakal ditempatkan dikawasan Candi dan bakal diselesaikan dalam kurun waktu tiga bulan. 

"Nah, itu alasannya kenapa saya memilih kerjasama dengan swasta, karena disamping lebih cepat, lokasi yang dipilih pun juga strategis. Justru kalau tidak dikerjasamakan, Pemda masih mencari lahan lagi, dan tentunya butuh waktu lama," terangnya. 

Dalam kerjasama ini, pemerintah hanya menyediakan tenaga dan mobil PMK. Sedangan lahan dan bangunannya akan dikerjakan pihak swasta. "Sekarang sudah berjalan. Kemungkinan akhir September mendatang bisa dioperasikan," tandasnya.


(DEN)