Pemda yang tak Jalankan Rekomendasi BPK akan Dipidana

Kusbandono    •    Sabtu, 24 Feb 2018 17:35 WIB
bpk
Pemda yang tak Jalankan Rekomendasi BPK akan Dipidana
Logo Badan Pemeriksa Keuangan. (Ant/Yusran Uccang)

Jember: Pemerintah daerah yang sengaja tidak menjalankan rekomendasi laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terancam sanksi pidana. Sanksinya, 

"Sanksi jelas. Kalau mereka sengaja menyatakan diri untuk tidak melaksanakan (rekomendasi BPK) dipidana. Ada pidananya 1 tahun enam bulan. Tinggal apakah mereka sengaja atau betul menyatakan tidak akan melaksanakan,” tegas Anggota BPK RI, Agus Joko Pramono di sela-sela kunjungannnya ke Kabupaten Jember, Sabtu 24 Februari 2018.

Agus mengungkap, ada satu provinsi yang menyatakan tidak akan melaksanakan rekomendasi BPK. Namun, Agus enggan mengungkap provinsi tersebut. 

"Tapi begitu kita buat berita acara, mau kita pidanakan, kan untuk mempidanakan kan harus ada kertas kerjanya. Langsung berubah. Saya laksanakan itu,” ungkapnya. 

Sementara Kepala Kantor Perwakilan BPK Jawa Timur, Novian Herodwijanto, mengatakan ada 8 Kabuapaten Kota di Jawa Timur yang lamban menindaklanjuti rekomendasi BPK. Salah satunya ialah Kabupaten Jember. 

"Sesuai Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004, rekomendasi BPK sudah harus dilaksanakan maksimal 60 hari setelah diterbitkan. Kalau tidak disitu ada sanksi-sanksi termasuk pidana. Kalau bisa ya jangan sampai ke situ,” imbuhnya.

Novian meminta kepada setiap kepala daerah agar segera melaksanakan rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPK.


(LDS)