33 Pejabat di Jatim Dapat Rapor Merah Ombudsman

Muhammad Khoirur Rosyid    •    Rabu, 09 Nov 2016 15:12 WIB
ombudsman
33 Pejabat di Jatim Dapat Rapor Merah Ombudsman
Ilustrasi. Foto: MI/Romy Pujianto

Metrotvnews.com, Surabaya: Banyaknya pelanggaran prosedur dan administrasi pemerintahan yang dilakukan pejabat harusnya menjadi catatan pemerintah. Tiga tahun terakhir, ada 33 pejabat penyelenggara layanan yang mendapatkan sanksi dari Ombudsman.

Namun, catatan itu tak dijadikan salah satu pijakan untuk pemerintah daerah dalam mempertimbangkan promosi jabatan.

"Semisal ada pejabat yang akan naik pangkat, atau akan mutasi jabatan ke yang lebih tinggi, catatan Ombudsman harusnya menjadi pertimbangkan," kata Assisten Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jatim, Sulung Muna Rimbawan, di Surabaya, Rabu (9/11/2016).

Dijelaskan Sulung, catatan atau sanksi yang diberikan Ombudsman kepada penyelenggara pelayanan itu tidak mempengaruhi status kepagawaian. Namun, secara moral penyelenggara pelayanan tersebut telah cacat.

"Jika sudah pernah kita sanksi, berarti penyelenggara layanan itu tidak kredibel, tidak profesional, dan terbukti melakukan pelanggaran," ujarnya.

Catatan Ombudsman, sejak tiga tahun terakhir ada 33 penyelenggara yang pernah disanksi. Rinciannya, pada 2014 ada 10 penyelenggara layanan, 2015 ada 19 pejabat, dan hingga Oktober 2016 ada 4 pejabat yang disanksi.

Sulung berharap instansi terkait yang berwenang menaikkan pangkat atau promosi jabatan penyelenggara pelayanan menjalin koordinasi dengan Ombudsman. Dengan begitu, seluruh lembaga negara bisa sinergi.

"Kalau tanpa koordinasi, ya, sia-sia sanksi yang kita berikan," ujar dia.


(UWA)