Ketua KPU: Kampanye Tidak Boleh di Lembaga Pendidikan

Daviq Umar Al Faruq    •    Senin, 15 Oct 2018 14:07 WIB
pilegpilpres 2019
Ketua KPU: Kampanye Tidak Boleh di Lembaga Pendidikan
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman

Malang: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman menegaskan kampanye tidak boleh dilakukan di lembaga pendidikan. Hal itu sesuai dengan aturan pada Pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye.

"Kan jelas, kampanye itu tidak boleh di lembaga pendidikan, di tempat ibadah, di kantor pemerintah, dan fasilitas negara," katanya saat di Malang, Senin 15 Oktober 2018.

Arief menambahkan calon presiden, calon wakil presiden maupun calon legislatif boleh berkunjung ke lembaga pendidikan apabila dalam kegiatan seminar, diskusi atau dialog. Hanya saja kegiatan tersebut tidak boleh disusupi unsur kampanye.

"Kalau mereka datang mau seminar, diskusi, dialog silakan saja, yang tidak boleh adalah kampanye. Kalau dia dialog ya enggak apa-apa, tapi begitu di dalam dialog itu ada kampanye, itu langsung di setop," tegasnya.

Pria kelahiran Surabaya, Jawa Timur ini mengaku pihaknya tidak kesulitan dalam mengkontrol kampanye di dalam lembaga pendidikan. Sebab, apabila calon mulai mengajak untuk memilih dirinya, maka itu sudah bisa disebut kampanye.

"Gampang, lihat saja, ikuti saja. Begitu dia mulai ngomong pilih saya, pilih saya itu kampanye dan harus di setop. Begitu dia menggunakan baju yang simbolnya kampanye ada disitu, maka setop," bebernya.

"Tapi kalau ngomong misalnya perekonomian Indonesia, bencana di Indonesia atau pertumbuhan silakan saja. Siapapun boleh bicara itu, bicara tentang pendidikan, bicara tentang pentingnya Pemilu, silahkan. Tapi begitu ada statemen berkampanye, setop," tambahnya.

Mantan Ketua KPU Provinsi Jawa Timur ini menerangkan intinya setiap calon boleh berkegiatan di dalam lembaga pendidikan. Hanya saja maksud dan tujuan kegiatan tersebut yang harus lebih diperhatikan.

"Silaturahmi nggak apa-apa, tapi kalau silaturahmi nya sambil kampanye itu yang nggak boleh. Jadi tergantung kegiatannya, tergantung nanti isinya apa," pungkasnya.


(ALB)