Menjelang Pemilu, Warga Binaan Lapas Malang Rekam E-KTP

Daviq Umar Al Faruq    •    Kamis, 17 Jan 2019 19:49 WIB
pilpres 2019
Menjelang Pemilu, Warga Binaan Lapas Malang Rekam E-KTP
Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Malang melakukan rekam e-KTP, Kamis 17 Januari 2019. Medcom.id/ Daviq Umar Al Faruq.

Malang: Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Malang melakukan rekam e-KTP, Kamis 17 Januari 2019. Perekaman ini dilakukan jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Malang, Deny Bachtiar mengatakan perekaman e-KTP ini diikuti oleh 100 warga binaan yang berasal dari Kota Malang dan Kabupaten Malang.

"Tujuan diadakan rekam e-KTP ini untuk memberikan pelayanan kepada warga binaan yang ada di Lapas Malang," kata Deny saat dikonfirmasi, Kamis, 17 Januari 2019.

Deny menjelaskan, perekaman e-KTP ini dilakukan karena banyak warga binaan di Lapas Malang yang terdaftar sebagai pemilih Pemilu namun identitas mereka tidak sesuai dengan e-KTP.

"Seperti alamat mereka tidak sesuai dengan alamat di KTP pada waktu melakukan register," jelas Deny.

Diharapkan e-KTP warga binaan dapat rampung sebulan sebelum pelaksanaan Pemilu 2019. Sehingga nantinya warga binaan dapat menggunakan hak pilih mereka.

"Jumlah warga binaan di Lapas Malang qada 3000 an orang, maka dari itu kami akan menyediakan 11 TPS setelah sebelumnya pada Pilkada Kota Malang kemarin kita hanya menyediakan 3 TPS saja," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang, Eny Sutiarni mengatakan, 100 orang yang melakukan perekaman e-KTP ini dilakukan pengecekan terlebih dulu apakah sudah melakukan perekaman atau belum.

Jika sudah melakukan perekaman, warga binaan cukup mendapatkan surat keterangan dari Dispendukcapil saja.

"Jika yang belum direkam, nantinya akan direkam di sini dan akan kita beri surat keterangan agar mereka mempunyai hak pilih," kata Eny.

Di sisi lain, Eny meminta Lapas Malang tidak melakukan pergeseran warga binaan. Sebab, dengan bergesernya warga binaan, maka nantinya akan menyulitkan mereka saat pendataan.

"Jika warga binaan ada yang bergeser, maka suaranya di Lapas ini akan hilang. Otomatis mereka tidak akan mempunyai hak suara. Sedangkan untuk warga di luar Malang nantinya akan kita beri surat keterangan," pungkas Eny.


(DEN)