Bupati Malang Tunggu Legalitas Status Hukum dari KPK

Daviq Umar Al Faruq    •    Rabu, 10 Oct 2018 18:15 WIB
kasus korupsipenggeledahan
Bupati Malang Tunggu Legalitas Status Hukum dari KPK
Salah satu kuasa hukum Bupati Malang Rendra Kresna, Gunadi Handoko (kiri).

Malang: Bupati Malang, Rendra Kresna melalui tim kuasa hukumnya mengaku hingga saat ini belum mendapatkan legalitas status dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu diungkapkan oleh salah satu anggota tim kuasa hukum Rendra, Gunadi Handoko.

"Status (Rendra) sampai sekarang kami belum menerima panggilan dari KPK sebagai tersangka, itu saja yang bisa saya sampaikan," kata Gunadi di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jalan KH Agus Salim, Kota Malang, Jawa Timur, Rabu 10 Oktober 2018.

Sebelumnya diberitakan, Bupati Malang, Rendra Kresna mengaku telah ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan tahun 2011. Dia disangkakan menerima gratifikasi dari pemborong atau rekanan dalam kasus tersebut.

Namun, meski Rendra sebelumnya mengaku telah ditetapkan tersangka, diakui Gunadi, KPK masih belum memberikan surat pemberitahuan tersangka kepada Rendra. Pemberitahuan hanya melalui berita acara penggeledahan (BAP) saja.

"Secara legalitas belum ada. Sebetulnya (penetapan tersangka) hanya di berita acara penggeledahan itu saja, tapi secara yuridisnya kan harus melalui pemanggilan. Makanya lebih baik kami menunggu kejelasan status legalitasnya," ungkapnya.

Baca: Bupati Malang Mengaku Jadi Tersangka Korupsi

Bahkan, Gunadi menyatakan perkembangan terakhir yang dia dengar dari KPK, status Rendra masih belum sebagai tersangka. Sehingga tim kuasa hukum kini masih menunggu kejelasan status Rendra untuk menentukan langkah selanjutnya.

"Status tanyakan ke KPK. Kalau kami legalitas kembali seperti itu, yang bisa saya sampaikan bahwa sampai sekarang Pak Rendra belum menerima panggilan sebagai tersangka. Kalau misalnya status sebaiknya ditanyakan langsung ke humas KPK," pungkasnya.

Seperti diketahui, Bupati Malang, Rendra Kresna menunjuk tiga kuasa hukum untuk menjalani kasus dugaan gratifikasi yang disangkakan oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan tahun 2011.

Ketiga kuasa hukum tersebut antara lain Gunadi Handoko, Imam Muslich dan Sudarmadi. Mereka terlihat baru saja berkoordinasi dengan Rendra untuk membicarakan langkah hukum selanjutnya di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Rabu 10 Oktober 2018.

Sebelumnya, penyidik KPK telah menggeledah rumah dinas Bupati Malang, Rendra Kresna di area Pendopo Agung Kabupaten Malang pada Senin 8 Oktober 2018 malam. Di hari yang sama, KPK juga menggeledah rumah pribadi Rendra di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.


(ALB)