Kantor Pajak Sidoarjo Kejar Target Tebusan Tax Amnesty Rp160 M

Syaikhul Hadi    •    Jumat, 30 Sep 2016 18:07 WIB
tax amnesty
Kantor Pajak Sidoarjo Kejar Target Tebusan Tax Amnesty Rp160 M
Suasana di KPP Sidoarjo di hari terakhir tax amnesty periode pertama, MTVN - Syaikhul Hadi

Metrotvnews.com, Sidoarjo: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat menargetkan pencapaian uang tebusan hingga Rp160 miliar pada tax amnesty periode pertama. Namun hingga 29 September, uang tebusan yang masuk ke KPP Sidoarjo Barat baru Rp52 miliar.

Kepala KPP Sidoarjo Barat Andi Wahyu Mulyadi mengaku batas akhir tax amnesty periode pertama berakhir pada Jumat 30 September. Lantaran antrean peserta tax amnesty masih panjang, pelayanan di kantor pajak pun dibuka hingga pukul 24.00 WIB.

Baca: Catat! Hari Ini Terakhir Program Amnesti Pajak Periode Pertama

"Biasanya hanya 35-40 pengunjung. Nah, sejak tiga hari yang lalu ada sekitar 200-an pengunjung yang mengurus tax amnesty," kata Andi di ruang kerjanya di KPP Sidoarjo Barat, Jawa Timur.

Andi berharap penambahan jam operasional dapat meningkatkan pendapatan dari uang tebusan. Sehingga target Rp160 miliar pun dapat dicapai.

"Mudah-mudahan bisa tercapai," harap Andi.

Andi mengungkapkan 610 wajib pajak menjadi peserta tax amnesty di wilayahnya. Total harta yang dideklarasikan wajib pajak yaitu Rp2,6 triliun.

Andi mengaku sudah mensosialisasikan program tersebut kepada wajib pajak sejak beberapa bulan lalu. Ia mencatat 3.000 wajib pajak berlokasi di Sidoarjo. Mereka terdiri dari kategori perorangan, pemilik tanah dan bangunan, pemegang saham, hingga pemilik mobil mewah.

KPP, kata Andi, telah melayangkan surat pemberitahuan pada mereka untuk mengikuti kebijakan tax amnesty. 

"Ke depan, kami akan menyebar imbauan sebanyak mungkin. Karena sosialisasinya sudah kita lakukan sejak awal. Terutama wajib pajak yang sudah kita layangkan surat," ujar Andi. 

Amnesti pajak merupakan program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak (WP) meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, dan penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT.



(RRN)