Kasus Ijazah Palsu

Ditanya Arti IPK, M. Rifai: Lupa, Pak

Syaikhul Hadi    •    Rabu, 28 Sep 2016 22:43 WIB
ijazah palsu
Ditanya Arti IPK, M. Rifai: Lupa, Pak
Mantan Wakil Ketua DPRD Sidoarjo M. Rifai. Foto: Metrotvnews.com/Hadi

Metrotvnews.com, Sidoarjo: Sidang lanjutan kasus ijazah palsu mantan Wakil Ketua DPRD Sidoarjo M. Rifai kembali digelar di Pengadilan Negeri Sidoarjo, Rabu (28/9/2016). 

Sepanjang sidang, majelis hakim yang dipimpin I Gede Bagus Komang Wijaya Adhi maupun jaksa penuntut umum (JPU) banyak menanyakan seputar perkuliahan terdakwa. Namun, terdakwa banyak menjawab lupa. 

"Siapa nama dosen Anda? Apa singkatan KRS dan IPK?" tanya Bagus Komang. "Lupa Pak," jawab Rifai spontan. 

"Padahal nilai Anda bagus lho. Kok bisa lupa? Lalu, ketika kuliah dulu, Anda ambil berapa SKS? Atau Anda ambil sistem paket?" hakim kembali bertanya. Lagi-lagi terdakwa hanya bisa menjawab lupa. 

Majelis hakim terus mencecar Rifai dengan menanyakan tujuannya mendapatkan gelar sarjana hukum. Hakim juga mengkritisi gelar SH yang dicantumkan terdakwa pada KTP sebelum dia lulus.

"Supaya gelar saya legal yang mulia. Saya tak menyesal meski kasus ini jadi besar karena saya memang tidak merasa memalsukan ijazah," kata politisi Gerindra itu.

JPU Rochida Alimartin bertanya terkait penyerahan berkas persyaratan (termasuk ijazah) sebagai caleg ke KPU. 

"Saya tidak tahu fotocopy ijazah itu. Karena yang mengurus pendaftaran sekretaris saya. Semua kader Gerindra yang mencalonkan di pemilihan anggota legislatif diuruskan oleh sekretaris," jawab Rifai.

Namun, Rochida tak percaya dengan jawaban itu. Berdasarkan keterangan terdakwa di berita acara penangkapan, ia sendiri yang mengisi form persyaratan bahwa terdakwa lulus dari Universitas Yos Sudarso Surabaya pada 2002. 

"Itu tidak benar, semuanya yang mengisi sekretaris. Saya hanya tanda tangan," kilah terdakwa. 

Sebelum menutup persidangan, majelis hakim sempat memberikan nasihat bahwa terdakwa bebas menjawab. Namun, bukti persidangan tetap dikedepankan. Sidang dilanjutkan dua minggu kemudian dengan agenda pledoi.

M. Rifai didakwa dengan pasal Kombinasi, yakni Pasal 263 ayat 1 KUHP, Subsider 263 ayat 2 KUHP, Pasal 264 ayat 1 KUHP, subsider 264 ayat 2 KUHP, Pasal 266 ayat 1 KUHP, Subsider 266 ayat 2 KUHP, dan Pasal 69 ayat 1 UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. 

Pada 14 September 2015 Polres Sidoarjo menetapkan Rifai sebagai tersangka kasus ijazah palsu. Penetapan dilakukan setelah penyidik menggelar perkara. Penyidik juga memeriksa 12 saksi dan 2 saksi ahli. Rifai mengundurkan diri sebagai wakil ketua DPRD Sidoarjo pada awal Agustus 2016 dan disetujui.


(UWA)