Bulog Jember Serap 16 Ribu Ton Setara Beras dari Petani

Jember: Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub-Divre XI Jember telah menyerap 16.918 ton setara beras dari petani hingga 9 April 2017. Bulog Sub-Divre Jember masih jauh dari target serapan beras petani yang dipatok sebesar 113.000 ton setara beras.

"Rinciannya, beras premium dan medium mencapai 103.000 ton, sedangkan sisanya serapan gabah," kata Wakil Kepala Bulog Sub-Divre XI Dwiana Puspita Sari kepada Medcom.id, Rabu, 11 April 2018.

Petugas Bulog gencar turun ke lapangan untuk membeli gabah dan beras petani sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP). Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 5 tahun 2015 HPP Gabah Kering Panen (GKP) di penggilingan sebesar Rp 3.750 per kilogram, HPP Gabah Kering Giling (GKG) di gudang Bulog Rp 4.600 dan HPP-Beras Rp 7.300 di gudang Bulog.

Bulog Sub-Divre Jember bersinergi dengan instansi terkait seperti Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura, serta Komando Distrik Militer (Kodim) 0824 Jember dalam menyerap beras dan gabah di lapangan.

Dia menyebut ada beberapa alasan serapan beras dan gabah dari petani belum mencapai 20 persen target tahunan. Salah satunya terkait musim panen di Jember.

"Puncak panen raya di Jember terjadi pada Maret 2018, namun pada April 2018 masih ada sejumlah wilayah yang masih panen," kata Dwiana.

Ia menjelaskan realisasi serapan beras dan gabah petani yang dilakukan Bulog Jember pada tahun 2017 sebesar 97.823 ton setara beras dari target 72.000 ton setara beras. Sekitar 134 persen dari target yang dipatok Bulog pusat.

"Kami berharap tahun ini sinergi tersebut juga sukses melakukan penyerapan beras dan gabah petani semaksimal mungkin, sehingga target yang dipatok Bulog pusat sebesar 113.000 ton setara beras dapat tercapai," ujar Dwiana.

Sementara, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Jember Jumantoro berharap Bulog tidak menutup mata dengan kualitas gabah atau beras petani yang baik. Mereka berharap Bulog membeli gabah/beras petani dengan harga yang layak dan tidak menggunakan HPP.

"HPP itu sudah tidak relevan karena Inpres tersebut dikeluarkan pada tahun 2015, sehingga kami berharap pemerintah menetapkan HPP baru dan Bulog memberikan harga yang layak terhadap komoditas pangan yang dijual petani," kata Jumantoro.


(SUR)