Pemkot Surabaya Ingin Ada Pembatasan Penggunaan Kendaraan Pribadi

Syaikhul Hadi    •    Kamis, 28 Sep 2017 14:36 WIB
pemilik mobil wajib punya garasi
Pemkot Surabaya Ingin Ada Pembatasan Penggunaan Kendaraan Pribadi
Ilustrasi -- ANT/Galih Pradipta

Metrotvnews.com, Surabaya: Dinas Perhubungan Kota Surabaya ingin ada pembatasan penggunaan kendaraan pribadi. Sebab, kemacetan yang kerap terjadi di Surabaya salah satunya disebabkan sejumlah kendaraan yang parkir di pinggir jalan.

"Pembangunan garasi sebenarnya sudah termasuk dalam pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB). Setiap rumah harus punya garasi," kata Kepala Dinas Perhubungan Surabaya Irvan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis 28 September 2017.

Menurut Irvan, Perda IMB tentang penyediaan garasi harus sejalan dengan Provinsi Jawa Timur. Sejauh itu, pemerintah lebih menekankan pada pembatasan penggunaan kendaraan pribadi.

"Bukan pembatasan kepemilikan dan juga bukan penyediaan angkutan publik yang baik," jelasnya.

(Baca: Raperda Garasi Dibutuhkan di Surabaya)

Pemerintah Kota Surabaya, lanjut Irvan, sudah mengupayakan pembangunan gedung parkir di beberapa tempat setiap tahunnya. Pembangunan ini tak lain untuk merangsang investasi gedung parkir oleh pihak swasta.

"Tahun lalu, kita sudah buat area parkir di Mayjend Sungkono. Untuk tahun selanjutnya, kita juga buat gedung parkir di depan Joyoboyo, Jalan Adityawarman, dan Kertajaya. Swasta yang banyak," katanya.

Saat ini, kata Irvan, pihaknya sedang merevisi Perda Parkir. Hal ini untuk mengakomodasi penderekan mobil yang parkir sembarangan, penyediaan pool, serta parkir progresif.

"Kami juga berencana melakukan pembangunan parkir modular untuk menyiasati lahan sempit untuk fasilitas parkir, seperti di Kertajaya," tandasnya.

(Baca: Warga Surabaya Angkat Bicara soal Raperda Garasi)

Sebelumnya, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang garasi dirasa diperlukan di Surabaya. Sebab, banyak warga Surabaya yang memiliki mobil, namun tak memiliki garasi.

IMB yang mengharuskan adanya garasi di setiap rumah, sekarang ini lebih dikhususkan untuk pengembang perumahan saja. Aturan tersebut belum membahas orang-orang yang memiliki lebih dari satu mobil.


(NIN)