Tiga Cara Pemprov Jatim Berantas Pungli

Amaluddin    •    Jumat, 25 Aug 2017 15:27 WIB
pungli
Tiga Cara Pemprov Jatim Berantas Pungli
Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf (batik cokelat) selaku Ketua Umum Satgas Saber Pungli Jatim usai membuka acara Sosialisasi Peraturan Presiden RI No. 87 Tahun 2016. (MTVN/Amal).

Metrotvnews.com, Surabaya: Dalam rangka mewujudkan Provinsi Jatim memberantas pungutan liar, Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Jatim menerapkan tiga cara. Tiga cara tersebut yakni dengan ikut melibatkan masyarakat, memperkuat kesadaran aparat untuk memberantas pungli, dan memperkuat regulasi.

"Satgas ini memiliki fokus area pelayanan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim yang meliputi perizinan, hibah dan bansos, pendidikan, dan dana desa," kata Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf selaku Ketua Umum Satgas Saber Pungli Jatim usai membuka acara Sosialisasi Peraturan Presiden RI No. 87/2016 di Hotel Mercure, Surabaya, Kamis, 24 Agustus 2017.

Gus Ipul, menjelaskan, Pemprov Jatim telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/592/KPTS/013/2016 Tanggal 18 Oktober 2016 tentang Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar. Ini dilakukan untuk memperkuat regulasi terkait Satgas Pungli.

Selain membentuk Satgas Saber Pungli, Pemprov juga mengeluarkan Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/624/KPTS/013/2016 Tanggal 18 Oktober 2016 tentang Unit Satgas Saber Pungli Provinsi Jatim. Unit Satgas tersebut diketuai oleh Irwasda Polda Jatim dan mempunyai fokus area Pelayanan secara umum di seluruh instansi pemerintah/pemda. 

“Khusus untuk Unit Satgas Saber Pungli merupakan tim eksternal yang mempunyai sasaran membangun, merencanakan dan mengkoordinasikan operasi pungli yang mengarah pada operasi tangkap tangan (OTT),” kata Gus Ipul.

Menurut Gus Ipul, Tim Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Pungli Pemprov Jatim telah melakukan sosialisasi ke seluruh Kepala OPD, UPT Pelayanan Publik, Inspektur kab/kota se-Jatim, dan calon penerima hibah bansos. Selain itu, Pemprov juga telah memberikan pelatihan kepada sekitar 8 ribu kepala desa serta sekretaris desa dalam hal pengelolaan dana desa. 

“Sosialisasi dan pelatihan yang kami berikan pada kades serta sekdes itu bertujuan untuk mengamankan teman-teman. Saat ini yang penting tinggal bagaimana implementasinya di lapangan,” terangnya.

Gus Ipul menambahkan, Tim Satgas Saber Pungli Jatim juga telah melakukan inspeksi mendadak (SIDAK) terhadap beberapa OPD pelayanan di lingkungan Pemprov Jatim diantaranya P2T, dan RSU Dr. Saiful Anwar. “Identifikasi potensi pungutan liar juga terus dilakukan terkait pengelolaan hibah bansos, pelayanan kesehatan, dan penyelenggaraan pendidikan,” kata Gus Ipul.


(ALB)