Anggota Baru DPRD Malang Harus Paham Area Rawan Korupsi

Daviq Umar Al Faruq    •    Senin, 10 Sep 2018 16:50 WIB
kasus korupsiKorupsi APBD-P Malang
<i>Anggota Baru DPRD Malang Harus Paham Area Rawan Korupsi</i>
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo (kiri) usai pelantikan 40 pengganti anggota DPRD Malang Medcom.id/Daviq Umar Al Faruq

Malang: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang cepat melantik anggota pergantian antar waktu (PAW) DPRD Kota Malang. DPRD Kota Malang yang lumpuh karena hanya tersisa lima anggota aktif bisa kembali bekerja.

"Hari ini terlaksana pelantikan 40 anggota DPRD Kota Malang. Hal ini penting karena untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien," kata Tjahjo usai menghadiri pelantikan 40 anggota PAW DPRD Kota Malang, Senin, 10 September 2018.

Baca: Tersisa Lima Orang, DPRD Kota Malang Lumpuh

DPRD merupakan mitra sejajar pemerintah daerah. Sehingga pelantikan PAW ini dinilainya merupakan langkah yang tepat agar pemerintah dapat segera melaksanakan tugasnya.

Banyak pekerjaan seperti penyusunan anggaran, peraturan daerah, dan fungsi pengawasan dapat kembali berjalan.

"Jangan sampai pengambilan keputusan politik pembangunan di Kota Malang apalagi menyangkut anggaran tahun anggaran yang harus selesai tanggal 15 Desember ini terganggu," lanjutnya.

Baca: Enam Agenda Penting DPRD Malang Terbengkalai

Mendagri meminta agar anggota DPRD yang baru dapat memahami area rawan korupsi yang menyangkut perencanaan anggaran. Khususnya, menyangkut pengadaan barang dan jasa, dana hibah, bantuan sosial (bansos), retribusi dan pajak.

"Saling mengisi, saling mengawasi, saling mengoreksi dan sama-sama memperjuangkan aspirasi masyarakat yang ada di daerah," ungkapnya.


Pelantikan 40 anggota PAW DPRD Kota Malang, Senin 10 September 2018. Medcom.id/Daviq Umar Al Faruq


(SUR)