PNS Main Politik di Jatim Bisa Dipecat

Amaluddin    •    Kamis, 19 Oct 2017 21:04 WIB
pilkada serentakpilgub jatim 2018
PNS Main Politik di Jatim Bisa Dipecat
Ilustrasi. MTVN/M Rizal

Metrotvnews.com, Surabaya: Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) terancam sanksi jika bermain politik praktis di Pilgub Jawa Timur 2018. Ancaman pemecatan atau pencopotan jabatan telah menanti, tergantung tingkat pelanggaran yang mereka lakukan.

"Ini aturan tetap tidak boleh dan ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ini karena jelas dilarang dalam PP (Peraturan Pemerintah) 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS," kata Sekda Provinsi Jatim Akhmad Sukardi saat dikonfirmasi, Kamis 19 Oktober 2017.

Sanksi atau hukuman disiplin ringan akan diberikan kepada PNS atau ASN yang tidak menyadari telah ikut dalam kegiatan mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah tertentu. Teguran bakal dilayangkan bagi mereka yang melakukan pelanggaran ringan.

Hukuman disiplin sedang diberikan kepada ASN yang terbukti memberikan dukungan kepada calon kepala daerah-wakil kepala daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye. Mereka yang mengadakan kegiatan mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye bakal disanksi

Hukuman pelanggaran sedang ini berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, hingga penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

Sedangkan hukuman disiplin berat dijatuhkan kepada ASN yang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah-wakil kepala daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye. Kemudian, membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

Hukuman berat ini berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat sebagai PNS, hingga pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS.

"Berpolitik praktis jelas tidak boleh. Tetapi mereka tetap boleh menyalurkan hak politiknya," kata dia.


(SUR)