Jember Terancam tak Dapat DAU dan DAK

Kusbandono    •    Senin, 21 May 2018 17:24 WIB
anggaran
Jember Terancam tak Dapat DAU dan DAK
Anang Murwanto, sekretaris Komisi C DPRD Jember

Jember: Kabupaten Jember terancam tidak mendapat dana insentif daerah dari Pemerintah Pusat, berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Demikian hasil kunjungan kerja Komisi C DPRD Jember ke Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan RI, beberapa hari yang lalu.

Menurut Anang Murwanto, sekretaris Komisi C DPRD Jember, syarat untuk memperoleh DAU dan DAK dari Kementerian Keuangan RI sangat ketat. Di antaranya adalah daerah harus memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) tiga kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, dan tindak-lanjut daerah terhadap hasil rekomendasi BPK. Sedangkan syarat ketiga ketepatan waktu dalam pembahasan dan penyelesaian pembahasan R-APBD.

Anang bilang, ketiga persyaratan dari Kementerian Keuangan tersebut sangat berat bagi Kabupaten Jember, karena faktanya di lapangan seperti yang terjadi saat ini semuanya tidak ada yang sesuai.

"Komisi C DPRD Jember akan segera menyampaikan hasil kunjungan kerja tersebut, kepada Pemerintah Kabupaten Jember, khususnya melalui badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD)." kata Anang kepada Medcom.id di ruang kerjanya, Senin 21 Mei 2018.

Sebelumnya Gubernur Jawa Timur melalui suratnya tertanggal 4 April 2018 juga menilai penyampaian ini tidak tepat waktu, karena seharusnya dilakukan pada minggu pertama bulan Juni, sesuai dengan Peraturan Mendagri Nomor 33 Tahun 2017.

Bupati kemudian menyampaikan Rancangan KUA dan PPAS pada 29 September 2017. Gubernur menilai ini juga tidak tepat waktu karena seharusnya dilakukan pada minggu kedua bulan Juni.

Kesepakatan antara kepala daerah dengan DPRD Jember atas Rancangan KUA dan PPAS baru dilakukan pada 5 maret 2018 melalui Adendum Nota Kesepakatan antara Pemkab dengan DPRD. Gubernur juga menyatakan, kesepakatan bersama ini dilakukan tidak tepat waktu, karena seharusnya dilakukan paling lambat akhir Juli 2017.

Selanjutnya, surat gubernur tersebut menerangkan, penyampaian Raperda APBD kepada DPRD melalui surat Bupati Jember dilaksanakan pada 26 Februari 2018. Penyampaian rancangan ini oleh gubernur dinilai tidak tepat waktu, karena seharusnya dilakukan paling lambat 60 hari kerja sebelum pengambilan persetujuan bersama.

Persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati Jember terhadap Rancangan Perda APBD 2018 dilakukan pada 5 Maret 2018. Dalam surat evaluasinya, Gubernur Soekarwo menyatakan, persetujuan bersama ini tidak tepat waktu, karena seharusnya dilakukan paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.


(ALB)