Siasat Domisili Palsu untuk Mengakali Sistem Zonasi PPDB

Kusbandono    •    Jumat, 06 Jul 2018 21:37 WIB
pendidikan
Siasat Domisili Palsu untuk Mengakali Sistem Zonasi PPDB
Calon siswa mengikuti pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) daring (online) Antara/Maulana Surya

Jember: Tak sedikit orang tua meminta surat domisili 'palsu' di kelurahan terdekat agar anaknya bisa masuk sekolah pilihan. Cara ini dipakai untuk mengakali sistem zonasi.

Hal tersebut diungkapkan Slamet, Plt Lurah Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, yang mengaku curiga karena banyak yang meminta surat domisili.

"Mereka minta surat domisili, hanya untuk mengelabui sistem zonasi. Padahal mereka rumah bukan di Mangli," ungkap Slamet kepada Medcom.id, Jumat, 6 Juli 2018.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Jember M Ghozali mengatakan, ada kriteria yang mengatur tentang skor radius tempat tinggal. Semakin dekat tempat tinggal dengan sekolahnya, semakin tinggi skor radius.

"Fungsinya untuk pengganti, bagi orang tua yang tidak memiliki KTP, atau kartu keluarga (KK). Sehingga anak didik tetap bisa melanjutkan sekolahnya," jelas Ghozali.

Ghozali menegaskan cara ini dapat dikategorikan kecurangan. Namun, pihaknya kesulitan menyaring warga yang menggunakan surat domisili palsu.

"Kami tidak dapat mendeteksi itu. Terlebih, jumlah pelajar sangat banyak dan tersebar di banyak sekolah." Ujar Ghozali.

Terkait temuan di beberapa kelurahan, Ghozali mengatakan hal itu bisa jadi bahan evaluasi. Misalnya dengan meningkatkan sinergi dan kinerja dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, hingga dinas.

"Akhirnya, bentengnya ada di kelurahan dan desa. Sehingga orang tua bisa jujur dalam memilih sekolah bagi putra-putrinya sesuai zonasi yang telah ditentukan." Jelas Ghozali.

Ghozali berharap lurah dan kepala desa tidak mudah memberikan surat domisili untuk menyiasati zonasi sekolah. "Tahun depan akan lebih baik lagi," pungkas dia.


(SUR)