Kasus Suap DPRD Jatim, KPK Ancam Jemput Paksa Ka'bil Mubarok

Amaluddin    •    Senin, 10 Jul 2017 15:25 WIB
kpkott kpk
Kasus Suap DPRD Jatim, KPK Ancam Jemput Paksa Ka'bil Mubarok
Ketua KPK, Agus Rahardjo (baju putih tengah), saat foto bersama Gubernur Jatim Soekarwo dan Bupati/Wali Kota se- Jatim, di sela acara Penandatanganan Komitmen Pengendalian Gratifikasi Bupati/Wali Kota Se- Jawa Timur.

Metrotvnews.com, Surabaya: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjemput paksa mantan Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim Ka'bil Mubarok, jika mangkir pada pemanggilan ketiga kasus suap di komisi B DPRD Jatim. Ka'bil telah dua kali mengkir dari panggilan KPK.

"Kalau sudah dipanggil tiga kali tidak datang, pasti ada upaya ke arah sana (jemput paksa), karena itu sesuai prosedur," kata Ketua KPK, Agus Rahardjo, di sela acara Penandatanganan Komitmen Pengendalian Gratifikasi Bupati/Wali Kota Se- Jawa Timur, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin, 10 Juli 2017.

Agus meminta politikus asal PKB itu kooperatif dan menghadiri pemanggilan penyidik. Sedianya, pemanggilan dilakukan KPK untuk pengembangan penyidikan terhadap tersangka Ketua Komisi B, M Basuki, Santoso dan Agung (staf Fraksi Komisi B), Kadis Pertanian Bambang Harianto, Kadis Peternakan Rohayati, dan sekpri Kadis Pertanian Anang Basuki.

"Maka itu yang bersangkutan perlu datang memenuhi panggilan. Soal pemanggilan ketiga kapan, nanti detailnya biar penyidik," jelas Agus.

Ka'bil Mubarok yang juga Ketua Garda Bangsa PKB Jawa Timur ini sudah dua kali mendapat surat panggilan ke KPK. Namun, anggota dewan dari daerah pilihan Surabaya-Sidoarjo itu belum juga memenuhi kewajiban ke lembaga antirasywah.

Ka'bil diduga menjadi salah satu operator dalam kasus suap di tubuh Komisi B DPRD Jatim. KPK juga sudah mencekal Ka'bil selama enam bulan karena perannya dianggap penting dalam kasus tersebut.

KPK sudah menetapkan enam tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Komisi B DPRD Jatim pada 7 Juni 2017. Mereka adalah Ketua Komisi B DPRD Jatim Moch Basuki, Kadisnak Jatim Rohayati, Kadistan Jatim Bambang Heryanto, Rahman dan Santoso (staf Basuki), dan Anang Basuki Rahmat (staf Kadisnak Bambang Heryanto).

Selain menetapkan enam tersangka, KPK juga mencekal Kadisperindag Jatim M Ardi, dan Kadisbun Jatim Samsul Arifien. Dari hasil pengembangan, diduga ada 10 SKPD yang juga menyetor dana triwulan ke Komisi B DPRD Jatim Budi Prasetiyo.


(ALB)