Pemkab Malang Target PAD Rp469 Miliar

Aditya Mahatva Yodha    •    Selasa, 11 Jul 2017 17:13 WIB
pemerintah daerah
Pemkab Malang Target PAD Rp469 Miliar
Kantor Bupati Malang -- MTVBN/Aditya Mahatva Yodha

Metrotvnews.com, Malang: Pemerintah Kabupaten Malang dituntut kreatif jelang pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017. Rencana usulan penambahan anggaran hingga Rp80 miliar diiringi imbauan pemerintah pusat agar dilakukan dengan efesiensi.

Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, usulan tambahan dana Rp80 miliar di PAK menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan belanja. Hal itu harus diiringi dengan bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Target kami bisa bertambah minimal sampai 10 persen," kata Kepala Bappeda Kabupaten Malang Tomie Herawanto di kantornya, Jalan Panji, Kepanjen, Malang, Jawa Timur, Selasa 11 Juli 2017.

Dari rekapitulasi APBD 2017, PAD diplot Rp426 miliar. Dengan adanya penambahan target, Pemkab Malang harus membukukan PAD di akhir tahun minimal Rp469 miliar atau ada tambahan Rp43 miliar.

Bila target tersebut mampu terpenuhi, hal itu akan menjadi capaian tersendiri. "Tahun lalu, Pemkab Malang hanya mampu meningkatkan PAD sebesar 7 persen. Dari rekapitulasi APBD 2016 sebesar Rp394 miliar, mampu membukukan angka PAD Rp421 miliar," imbuh Tomie.

Saat ini, upaya memaksimalkan PAD dinilai paling realistis. Sebab, di tingkat pemerintah pusat, sudah melakukan instruksi penghematan anggaran. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efesiensi Belanja Barang di Kementerian/ Lembaga dalam pelaksanaan APBN 2017.

Pemerintah pusat menghemat anggarannya Rp16 triliun. Anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga pun dipangkas. Tentunya ini berdampak pada pemerintahan di bawahnya, termasuk provinsi dan kabupaten.

Wakil Bupati Malang M. Sanusi selaku pengawas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengatakan, harus ada evaluasi kinerja SKPD secara berkala. "Evaluasi berkala, khususnya pada potensi-potensi pendapatan yang belum maksimal," ucapnya.

Sanusi mencontohkan, penarikan pajak retribusi dan pajak reklame harus ditingkatkan lagi. Sesuai data Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang, pada 2016 tercatat pendapatan Rp3,5 miliar dari pajak reklame.

Meski meningkat dibandingkan dengan target Rp2,7 miliar, angka tersebut masih bisa dimaksimalkan lagi. Sebab, ditengarai masih banyak wajib pajak reklame yang tidak menjalankan kewajibannya.

Pemkab Malang berharap, pengelolaan aset daerah dapat lebih dimaksimalkan. "Utamanya di sektor pariwisata," pungkas Sanusi.


(NIN)