BP2D Malang Gelar Operasi Sikat Mafia Pajak

Antara    •    Jumat, 21 Apr 2017 09:27 WIB
pajak
BP2D Malang Gelar Operasi Sikat Mafia Pajak
Ilustrasi

Metrotvnews.com, Malang: Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) gencar menggelar Operasi Sikat Mafia Pajak setelah muncul sejumlah kasus perpajakan. Sindikat makelar pajak di Malang telah merugikan negara hingga ratusan juta rupiah.

"Proses penyelidikan terhadap kasus mafia pajak ini masih terus berlangsung. Tentunya akan semakin berkembang dan kami siap mengawal proses hukumnya sampai ke persidangan nanti," kata Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto di Malang, Jawa Timur, Jumat, 21 April 2017.

Sampai saat ini, lanjut Ade, Tim Pemeriksa Pajak Gabungan telah mendalami tiga kasus mafia pajak reklame. Dari tiga kasus penyelewengan itu, potensi kerugian negara mencapai Rp400 juta.

"Dari tiga kasus ini, salah satunya beritikad baik dengan langsung melakukan pembayaran pajak senilai Rp153 juta dan sudah disetor ke Bank Jatim," terang Ade.

Setelah kasus mafia pajak reklame ditangani, katanya, sekarang muncul sindikat mafia untuk pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Untuk mengantisipasi terulangnya kebocoran, BP2D segera memberlakukan pembayaran Pajak BPHTB secara daring (dalam jaringan atau online).

Tidak hanya itu, Ade berharap para wajib pajak (WP) melakukan pembayaran secara langsung tanpa melalui perantara atau orang ketiga agar tidak sampai memunculkan mafia atau sindikat perpajakan. Hal itu sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengamanatkan bahwa proses pembayaran pajak tidak boleh di pihak ketigakan.

Apalagi, kata Ade, semua proses pembayaran perpajakan dapat terpantau secara online dan uang yang disetorkan langsung masuk rekening bank pengelola kas daerah. Indikasi penyelewengan uang pajak BPHTB itu terkuak saat petugas BP2D melihat hasil audit rekening pembayaran BPHTB.

Dari situ ditemukan fakta bahwa sejumlah WP belum melakukan pembayaran atas kewajiban pajaknya dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah. Setelah ditelusuri, ternyata terjadi praktik pelanggaran berat yang dilakukan oknum makelar pajak.

Modusnya, mereka memanfaatkan kedekatan dengan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Sementara, PPAT mempercayakan proses pengurusan dokumen dan pembayaran pajak kliennya kepada oknum ini.

Hanya saja, uang yang seharusnya disetor malah tak pernah masuk ke rekening Bank Jatim selaku bank pengelola kas daerah. Untuk memuluskan `pekerjaannya` itu, mereka memalsukan blanko notaris, formulir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), serta tanda tangan petugas pajak daerah hingga pejabat BP2D setingkat Kepala Bidang.

Ade mengatakan, pihaknya sudah melaporkan kasus tersebut dan sejak awal pekan lalu, Tim Pemeriksa Pajak Gabungan yang melibatkan PPNS, Tim Unit Reskrim Polres Malang Kota dan sejumlah pejabat Kejaksaan Negeri Malang fokus melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap saksi-saksi, korban serta menelusuri identitas para tersangka pelaku berinisial DN, AR dan LD.

"Kami siap mengawal proses hukumnya sampai ke persidangan nanti. Namun, seharusnya selain BP2D, Bank Jatim dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku korban pemalsuan dokumen juga bisa lapor ke Polresta agar kasusnya bisa ditindaklanjuti," paparnya.


(NIN)