Pemprov Jatim Harap Pemerintah Berikan Diskresi Soal Kelangkaan Garam

Amaluddin    •    Sabtu, 22 Jul 2017 17:49 WIB
garam
Pemprov Jatim Harap Pemerintah Berikan Diskresi Soal Kelangkaan Garam
Petani mengangkut garam yang telah diproses di kawasan Panggungrejo, Pasuruan, Jawa Timur -- ANT/Umarul Faruq

Metrotvnews.com, Surabaya: Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap, Kementerian Perdagangan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan mempercepat solusi terkait kelangkaan garam konsumsi yang saat ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Jatim. Kelangkaan ini juga mengakibatkan harga garam konsumsi terus meningkat, bahkan saat ini sudah mencapai dua kali lipat dari harga normal.

Data di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Jatim menunjukkan, harga garam merangkak naik. Pada Juli 2014, harga garam konsumsi mencapai Rp2.984 per kilogram, naik menjadi Rp3.308 per kilogram pada Juli 2015.

Harga terus naik pada Juli 2016, menjadi Rp3.883 per kilogram. Puncaknya pada Juli 2017, harga mencapai Rp5.792 per kilogram.

"Jatim adalah sentra garam dan menyumbang 40 persen kebutuhan garam nasional. Jika garam di Jatim langka, tentu berpengaruh ke daerah lain," kata Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul di Surabaya, Sabtu 22 Juli 2017.

Terkait kelangkaan ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim telah berkoordinasi dengan seluruh provinsi yang ada di Indonesia untuk mencari stok garam. Namun, kata Gus Ipul, hampir seluruh provinsi di Indonesia tidak memiliki stok garam.

Menurut Gus Ipul, kelangkaan garam ini terjadi karena imbas dari tidak menentunya musim pada 2016. Akibat panjangnya musim penghujan, petani garam di Jatim hanya mampu menghasilkan 123.873 ton garam dari target produksi sebesar 1,2 juta ton per tahun.

Gus Ipul pesimis, target 1,2 juta ton garam pada 2016 bisa tercapai. Sebab, hingga bulan ini petani di Jatim hanya mampu menghasilkan 689 ton garam.

"Padahal kebutuhan garam konsumsi masyarakat Jatim pertahunnya sekitar 150 ribu ton. Minimnya pasokan garam petani ini membuat harga garam di pasaran Jatim mulai naik," katanya.

Gus Ipul mengatakan, Pemprov Jatim juga tidak bisa melakukan impor garam. Ini dikarenakan terkendala peraturan pemerintah dimana impor garam hanya bisa dilakukan untuk garam yang kadar Natrium Klorida-nya (NaCL) di bawah 97 persen.

Selama ini, garam dengan kandungan NaCL digunakan untuk garam produksi. Sedangkan, garam konsumsi kandungan NaCL-nya hanya 94-96 persen.

"PT Garam sebagai satu-satunya importir yang bisa mendatangkan garam konsumsi, juga kesulitan mencari garam dengan kandungan NaCL di bawah 97 persen," kata Gus Ipul.

Beberapa negara lumbung garam saat ini sudah sangat jarang yang memproduksi garam dengan kandungan NaCL di bawah 97 persen. Jika tak segera mendapatkan diskresi, Gus Ipul kawatir kelangkaan garam konsumsi di Indonesia akan semakin parah dan menbuat masyarakat tercekik.

"Karenannya kami minta pemerintah pusat bisa memberikan diskresi agar importir garam konsumsi bisa mendatangkan garam dengan NaCL 97 persen," ujar Gus Ipul.


(NIN)