Polisi: Ada Kelalaian dalam Distribusi KIP di Surabaya

   •    Jumat, 23 Mar 2018 13:20 WIB
kartu indonesia pintar
Polisi: Ada Kelalaian dalam Distribusi KIP di Surabaya
Siswa menunjukan Kartu Indonesia Pintar usai penyerahan Kartu Indonesia Pintar dan Program Keluarga Harapan oleh Presiden Joko Widodo di Gor Tri Dharma, Gresik, Jawa Timur. (Foto: ANTARA/Zabur Karuru)

Jakarta: Kasus temuan ratusan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Surabaya, Jawa Timur, mengejutkan sejumlah pihak. Berdasarkan hasil penyelidikan Polrestabes Surabaya, muncul dugaan terjadi kelalaian dalam distribusi KIP di wilayah tersebut.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Rudi Setiawan mengatakan sejumlah saksi telah diperiksa. Satu di antaranya kurir lepas bernama Hamid yang membawa ratusan KIP itu untuk didistribusikan.

Secara singkat Rudi menuturkan, Hamid bertugas mengantarkan KIP ke wilayah Surabaya atas perintah seseorang bernama Samuel. Namun sebanyak 643 KIP tidak bisa didistribusikan lantaran tidak ada pihak yang seharusnya mendampingi Hamid.

"Karena tidak ada yang mendampingi, Hamid lapor ke Samuel dan Samuel memerintahkan Hamid untuk menyimpan KIP tersebut," ungkap Rudi, dalam Metro Pagi Primetime, Jumat, 23 Maret 2018.

Menurut Rudi, KIP yang belum didistribusikan itu sudah disimpan oleh Hamid sejak April 2016. Padahal sesuai perjanjian kontrak antara PT SAP yang merupakan pemenang tender penyalur KIP dengan Samuel sebagai penanggung jawab distribusi kartu, KIP yang tidak didistribusikan seharusnya dikembalikan ke PT SAP dalam jangka waktu 2 bulan setelah pengiriman.

"Tapi Hamid tidak mengembalikan kartu tersebut kepada PT SAP dan ini diakui sebagai suatu kelalaian yang dilakukan kurir," katanya.

Meski diakui ada kelalaian dalam distribusi KIP, Rudi mengatakan saat ini pihaknya belum akan menaikkan status penyelidikan ke penyidikan termasuk penetapan tersangka atas temuan itu.

Baca juga: Ratusan KIP Ditemukan Terbungkus Karung di Laundry

"Kami harus mengedepankan legalitas dasar hukum yang mengatur perbuatan kurir yang mengakui kelalaian tidak mengantarkan barang yang seharusnya diantar. Ini jadi kajian bagi kita," kata Rudi.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengakui distribusi KIP memang banyak masalah. Sejak awal KIP tidak didistribusikan langsung ke sekolah-sekolah melainkan melalui desa.

"Dan ada dua distributor yang bertanggung jawab. Dari swasta yang memenangkan tender sebagai penyalur dan lembaga lain, jadi bukan Kemendikbud yang melakukan distribusi," ungkap Muhadjir.

Menanggapi temuan ini, Muhadjir mengatakan pihaknya melakukan perbaikan kebijakan. Selain memperbaiki data penerima KIP, pemerintah juga akan mengganti seluruh kartu lama dengan kartu baru yang juga berfungsi sebagai kartu ATM. 

"Jadi yang sebelumnya diberikan uang tunai sekarang penerima KIP bisa mengambil uangnya sendiri di ATM," jelas Muhadjir.




(MEL)