Gubernur Minta 3 Pilar Kompak Hadapi Pilkada Jatim

Amaluddin    •    Senin, 13 Nov 2017 19:29 WIB
pilgub jatim 2018
Gubernur Minta 3 Pilar Kompak Hadapi Pilkada Jatim
Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jatim pada acara Rapat Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Wilayah Provinsi Jatim. (MTVN/Amal)

Surabaya: Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta tiga pilar dalam kecamatan yakni camat, kepala kepolisian sektor dan komandan rayon militer harus kompak. Kekompakan tiga pilar ini sangat penting dan dibutuhkan guna mengamankan pelaksanaan pemilihan kepala daerah/pilkada serentak pada 2018 mendatang.

“Tiga pilar di kecamatan harus saling didukung dan mendukung, sehingga segala konflik yang mungkin timbul jelang maupun saat pelaksanaan pilkada serentak nanti cukup diselesaikan di tingkat kecamatan,” kata Pakde Karwo, pada acara Rapat Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Wilayah Provinsi Jatim, di Grand City , Surabaya, Senin, 13 November 2017.

Menurut Pakde Karwo, tiga pilar itu cocok dengan kultur masyarakat Jatim yang cukup baik dalam menyelesaikan konflik. Oleh sebab itu, tiga pilar ini harus segera merespons jika ada yang mencurigakan atau terjadi kerusuhan di daerah.

“Tiga pihak ini harus paham betul bagaimana cara merespons konflik yang terjadi, mana yang harus ditepuk pundaknya, mana yang harus diajak duduk bareng sambil ngopi, atau mana yang harus dikerasi,” ujarnya. 

Terkait pelaksanaan pilkada serentak, Pakde Karwo menjelaskan bahwa Pemda memiliki peran penting yakni menyediakan seluruh dana pilkada, dan menyediakan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan/DPA4. Selain itu, pemerintah juga bertugas berkoordinasi untuk pemeliharaan keamanan berdasarkan tingkat kerawanan, dan berkoordinasi untuk kelancaran teknis penyelenggaraan Pilkada pada masing-masing Pemda.

“Di Jatim, saya rasa birokrasinya sudah tidak bisa digiring kesana kemari, karena kemampuan SDM nya dalam merasionalkan pengertian netralitas sudah sangat baik,” katanya.

Menurut Pakde Karwo, ada beberapa faktor pemicu terjadinya konflik. Yakni penyelenggara pilkada dinilai tidak netral, SDM nya kurang profesional, dan pasangan calon/paslon tidak legowo menerima kekalahan. Disamping itu, juga adanya ketidakakuratan Daftar Pemilih Tetap/DPT, dan kekurangan logistik surat sura di TPS.

“Dalam mengantisipasi beberapa hal ini diperlukan pengawasan ketat oleh Bawaslu serta peran aktif masyarakat. Dukungan dari Pemda dan Jajaran juga diperlukan untuk menyelenggarakan pilkada yang berkualitas,” ujarnya.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Pakde Karwo berpesan agar seluruh pihak baik Pemda, Forkopimda, paslon maupun media harus memiliki visi yang sama dalam rangka mensukseskan pilkada serentak. Khususnya bagi paslon juga harus ikut menjaga keamanan dan kenyamanan Jatim, serta jangan sampai pilkada serentak ini lepas dari konteksnya dalam mensejahterakan masyarakat. “Pilkada Jatim ini adalah untuk Jatim, bukan untuk provinsi lainnya,” kata politisi yang juga birokrat itu.

Turut hadir Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf, Kapolda Jatim Inspektur Jenderal Machfud  Arifin, Pangdam V Brawijaya Brigader Jenderal TNI Widodo Iryansyah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Rudi Prabowo Aji, Kepala OPD di lingkup Pemprov Jatim, serta Kapolsek, Camat, dan Danramil se- Jatim.



(ALB)