Mendagri Catat 77 Kepala Daerah Terjerat OTT KPK

Syaikhul Hadi    •    Selasa, 19 Sep 2017 15:48 WIB
ott kpk
Mendagri Catat 77 Kepala Daerah Terjerat OTT KPK
Ilustrasi penangkapan, MTVN - Rakhmat Riyandi

Metrotvnews.com, Surabaya: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mencatat 77 kepala daerah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menteri Tjahjo pun prihatin dengan kejadian tersebut.

"Sebagai Mendagri, saya prihatin. 77 kepala daerah ditangani KPK setelah operasi tangkap tangan (OTT). 350 tidak terkena OTT, belum DPRD-nya, belum SKPD-nya," kata Tjahjo dalam kunjungan kerjanya di Surabaya, Senin 18 September 2017.

Tjahjo mengaku melaksanakan sistem pengawasan, penindakan, dan peningkatan kualitas. Kinerja inspektorat pun ditata. Tapi, penangkapan tetap saja terjadi.

Makanya, lanjut Tjahjo, sistem pemerintahan perlu disempurnakan. Tjahjo berharap penangkapan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko merupakan kejadian terakhir.

"Makanya, agar sistem pemerintahan tidak terganggu, wakilnya (Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso) kita Plt kan. Untuk melaksanakan tugas-tugasnya dan mengkoordinasikan SKPD-SKPD yang ada dibawahnya. Apalagi kota batu sangat strategis. Sehingga nantinya plt tetap koordinasi dengan Gubernur," tegasnya.

Sabtu 16 September 2017, KPK menangkap Eddy di Kota Batu, Jawa Timur. KPK menyita uang diduga berkaitan dengan honor proyek pengadaan meubelair di Pemkot Batu tahun anggaran 2017. 

Baca: Wali Kota Batu Resmi Ditahan

Eddy diduga menerima honor sebesar Rp500 juta. Rinciannya yaitu Rp200 juta dalam bentuk tunai dan Rp300 juta untuk pembelian Toyota Alphard.

Proyek itu bernilai Rp5,26 miliar. Perusahaan pemenang tender yaitu PT Dailbana Prima, Filipus.

Selain Eddy dan Filipus, KPK juga membekuk Kepala Bagian Unit Layanan Pengaduan (ULP) Pemkot Batu Eddi Setiawan. 

Atas tindakannya, Filipus sebagai pemberi suap diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Eddy Rumpoko dan Eddi Setiawan sebagai penerima suap diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.


(RRN)