Korupsi 12 Kepala Daerah di Jatim Disebut Anomali

Amaluddin    •    Selasa, 16 Oct 2018 16:25 WIB
kasus korupsi
Korupsi 12 Kepala Daerah di Jatim Disebut Anomali
Gubernur Jatim Soekarwo. (Medcom.id/Amal).

Surabaya: Selusin kepala daerah di Jawa Timur sudah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka tersangkut dalam kasus suap dan gratifikasi, sebagian di antaranya terjaring dalam operasi tangkap tangan.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo menganggap banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi sebagai anomali.

"Ini anomali. Padahal kurang lebih 30 persen pelayanan publik nasional itu paling bagus di Jatim. Tapi OTT-nya juga banyak," kata Pakde Karwo, di Surabaya, Selasa, 16 Oktober 2018.

Baca: Dua Tahun, 12 Kepala Daerah Jadi Tersangka

Meski begitu Pakde Karwo enggan menjawab situasi tersebut menimbulkan kesan buruk setahun jelang dirinya purnatugas sebagai gubernur Jatim. Ia hanya menyebut kasus yang menimpa belasan kepala daerah tersebut karena menyangkut buruk dan baiknya integritas masing-masing individu.

"Ini bukan soal kesan buruk atau beban, tapi karena buruknya integritas person. Jadi bukan menjadi beban saya malu, tapi mengapa antara satu kegiatan IT Mekanik (pelayanan), di non IT-nya hati kemudian sangat antagonistis. Padahal, hampir semua sistem dan pelayanan publiknya jago semua, tapi ini tidak berimbas pada kinerjanya," katanya.

Baca: KPK Tahan Bupati Malang

Pakde Karwo mengaku sulit mencegah seseorang berperilaku baik. Karena itu bergantung hati pada masing-masing orang. Oleh karena itu, Pakde Karwo akan mengundang tiga psikolog untuk meneliti mengapa di Jatim yang pertumbuhan ekonomi dan demografinya bagus, namun banyak OTT terkait korupsi. 

"Saya kan tidak bisa memengaruhi hati orang satu per satu. Karena itu saya akan mengundang psikolog untuk mengetes kejujuran, juga untuk melakukan penelitian. Akan dicek sebaiknya menjadi kepala daerah dan anggota DPR itu seperti apa," ujarnya.

Pakde Karwo menyatakan daerah yang kepala daerahnya ditangkap KPK memiliki pertumbuhan ekonomi, demografi, dan sistem pelayanan publik yang bagus. Namun, kata dia, semua itu tidak berimbas pada integritas para kepala daerah. 

Berikut daftar 12 kepala daerah yang jadi tersangka dalam dua tahun terakhir:

1. Wali Kota Madiun Bambang Irianto
Februari 2017, Bambang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Penetapan itu merupakan pengembangan penyidikan dugaan korupsi pembangunan Pasar Besar Kota Madiun tahun 2009-2012.

2. Bupati Pamekasan Achmad Syafii
Agustus 2017, Syafii ditetapkan sebagai tersangka perkara suap untuk menghentikan penyelidikan terkait korupsi proyek infrastruktur menggunakan Dana Desa.

3. Wali Kota Batu Eddy Rumpoko
September 2017, Eddy ditetapkan sebagai tersangka terkait suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Batu tahun 2017

4. Bupati Nganjuk Taufiqurrahman
Oktober 2017, KPK menetapkan Taufiqurrahman sebagai tersangka menerima suap sebesar 298 juta terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Desember 2017, ia kembali ditetapkan sebagai tersangka karena menerima gratifikasi sebesar Rp2 miliar dari dua rekanan kontraktor di lingkungan Kabupaten Nganjuk.

5. Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus
November 2017, Mas'ud ditetapkan tersangka kasus dugaan suap pengalihan anggaran pada Dinas PUPR Pemerintah Kota Mojokerto tahun anggaran 2017.

6. Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko
Februari 2018, Nyono ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap terkait perizinan pengurusan jabatan di Pemkab Jombang.

7. Wali Kota Malang Moch Anton
Maret 2018, KPK menetapkan Anton sebagai tersangka dugaan suap terkait pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015.

8. Bupati Mojokerto Mustafa Kamal Pasa
April 2018, Mustafa menjadi tersangka dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015.

Mustafa juga diduga menerima fee dari proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto, termasuk proyek pembangunan jalan di tahun 2015

9. Bupati Tulungagung Syahri Mulyo
Juni 2018, Syahri menjadi tersangka dalam dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di Tulungagung dan Blitar, Jawa Timur.

10. Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar
Juni 2018, Samanhudi menjadi tersangka untuk kasus yang sama dengan Bupati Tulungagung.

11. Wali Kota Pasuruan Setiyono
Oktober 2018, KPK menetapkan Setiyono tersangka kasus dugaan suap pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) Kota Pasuruan.

12. Bupati Malang Rendra Kresna
Oktober 2018, Rendra ditetapkan sebagai tersangka menerima suap terkait penyediaan sarana Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang sebesar Rp3,45 miliar. 



(ALB)