Solusi BPJS Jatim untuk RS yang Terancam Putus Kontrak

Amaluddin    •    Jumat, 04 Jan 2019 15:51 WIB
bpjs kesehatan
Solusi BPJS Jatim untuk RS yang Terancam Putus Kontrak
Ilustrasi. Medcom.id/M Rizal

Surabaya: Sebanyak 11 rumah sakit di Jawa Timur terancam putus kerja sama dalam melayani pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. BPJS Kesehatan Jatim berupaya merekomendasikan kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar rumah sakit tersebut tetap bisa dilayani.

"Selain ke Kemenkes, kami juga mengupayakan ke BPJS pusat, agar tetap bisa bekerja sama dengan BPJS," kata Deputi BPJS kesehatan Wilayah Jatim, Handaryo, dikonfirmasi, Jumat, 4 Januari 2019.

Belasan rumah sakit itu, yakni RS Petrokimia Gresik, RS Siloam Jember, RS Bhakti Persada Magetan, RS Anna Medika Bangkalan, Madura, RS Husada Utama Surabaya, RSUD Lawang, RSIA Puri Malang, RSUD Kanjuruhan Malang, RSJ Lawang Radjiman Malang, RSUD Grati pasuruan, dan RS Citra Medika Sidoarjo. Rumah sakit-rumah sakit itu terancam terputus karena masa akreditasinya berakhir pada 2018.

"Kemenkes memberi batas waktu perpanjangan akreditasi sampai Juni 2019 mendatang. Untuk proses perpanjangan akreditasi ini tergantung Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dalam mengakreditasi RS," kata Handaryo.

Masalah pelayanan kesehatan akan muncul jika akreditasi dari KARS dan rekomendasi dari Kemenkes tidak keluar hingga bulan Juni 2019. Salah satunya kerja sama BPJS dengan RS tersebut otomatis akan berakhir, dan RS tidak bisa menagihkan biaya penanganan pasien yang telah dikeluarkan.

"Akibatnya, pelayanan BPJS Kesehatan bagi masyarakat Jatim otomatis akan semakin berkurang. Makanya kami upayakan untuk rekomendasi Kemenkes dan BPJS Pusat. Karena memang keberadaan RS ini sangat penting," ujarnya.

Saat ini, lanjut Handaryo, 11 RS tersebut hingga kini masih melayani pasien BPJS. Dia juga meminta kepada direktur 11 RS itu segera mengurus perpanjangan akreditasi ke KARS dan meminta rekomendasi ke Kemenkes, demi kelancaran dan kenyamanan pelayanan dalam kesehatan.

"Saat ini, kami bersama-sama dengan Dinkes Jatim berupaya memperjuangkan agar 11 RS itu tetap bisa dilayani BPJS. Tapi yang jelas, 11 RS itu masih bisa melayani pasien BPJS sampai detik ini," ujarnya.


(SUR)