Gus Ipul Minta Semua Pihak Legowo Penerbitan Perppu Ormas

Amaluddin    •    Sabtu, 15 Jul 2017 16:00 WIB
perppu pembubaran ormas
Gus Ipul Minta Semua Pihak <i>Legowo</i> Penerbitan Perppu Ormas
Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf -- MTVN/Amaluddin

Metrotvnews.com, Surabaya: Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf meminta semua pihak legowo dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Ia berharap, masyarakat tetap tenang dan bisa menerima Perppu itu dengan pertimbangan yang jernih.

"Jika ada ormas yang tidak setuju, bisa menempuh jalur yang diatur undang-undang, yakni melalui jalur hukum," kata pria yang akrab disapa Gus Ipul ini di Surabaya, Jatim, Sabtu 15 Juli 2017.

Hingga saat ini, lanjut Gus Ipul, Perppu Ormas masih terus diproses di Jakarta. Sebelum diberlakukan, Pemprov Jatim akan mengajak dialog semua pihak untuk memberikan pemahaman yang benar.

"Perppu ini bertujuan untuk menata ulang keberadaan ormas di Indonesia, agar mampu memberi kontribusi terhadap pembangunan bangsa," katanya.

Menurut Gus Ipul, Perppu Ormas itu tidak bermaksud membatasi kebebasan ormas. Tetapi, semata-mata untuk merawat persatuan, kesatuan, dan eksistensi bangsa.

"Kami sebagai pemerintah daerah akan mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat. Apabila Perppu Ormas benar-benar diberlakukan, maka daerah akan melaksanakan. Nanti, kami ajak seluruh ormas berdialog sebelum diberlakukan," jelasnya.

(Baca: GP Ansor Tegaskan Lawan Radikalisme)

Terpisah, Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Surabaya Faridz Afif menegaskan, pihaknya dan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) siap mengawal pelaksanaan Perppu Ormas. "GP Ansor juga akan ikut melakukan pemantauan di lapangan terkait keberadaan ormas-ormas yang meresahkan masyarakat," kata dia.

Mantan Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Jatim itu menambahkan, bahwa menjaga Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harga mati. Karena itu, ormas yang anti-Pancasila dan coba merubah NKRI dengan khilafah tidak pantas hidup di bumi Indonesia.

"Perppu Ormas tak hanya berlaku untuk Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) saja. Tetapi, juga ormas lain yang menyebarkan ajaran radikalisme dan benih-benih terorisme yang mengancam keutuhan NKRI," kata Faridz.

Sebelumnya, Pemerintah resmi menerbitkan Perppu Ormas pada 11 Juli 2017. Sejumlah pasal dalam UU Ormas dihapus, direvisi, dan ditambahi.

Melalui Perppu ini pemerintah bisa membubarkan ormas tanpa melalui pengadilan. Penerbitan Perppu dipicu temuan pemerintah terhadap ideologi HTI yang dinilai bertentangan dengan Pancasila.

(Baca: Ada Nuansa Historis di Balik Penerbitan Perppu Ormas)


(NIN)