Ormas di Sidoarjo tak Masalahkan Terbitnya Perppu Ormas

Syaikhul Hadi    •    Jumat, 14 Jul 2017 15:52 WIB
perppu pembubaran ormas
Ormas di Sidoarjo tak Masalahkan Terbitnya Perppu Ormas
Ilustrasi

Metrotvnews.com, Sidoarjo: Saat ini, ada sekira 300 organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Tidak ada satu pun ormas yang terdatar tersebut menolak Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).

"Ormas di Sidoarjo sebagaimana disebutkan Mabes Polri, tidak terdaftar (sebagai ormas bermasalah maupun anti-Pancasila)," kata Kepala Bakesbangpol Sidoarjo Mulyawan, Jumat 14 Juli 2017.

Mulyawan mengatakan, pihaknya sempat membekukan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) beberapa waktu lalu. Hingga saat ini, HTI diminta tidak melakukan aktifitasnya.

"Jadi, sebelum keluarnya Perppu sudah kita larang melakukan aktifitas," jelas Mulyawan.

(Baca: Pemerintah Diminta Sebut Ormas Pelanggar Perppu)

Pemerintah menerbitkan Perppu 2 Tahun 2017 tentang Ormas, pada Rabu, 12 Juli 2017. Sejumlah pasal dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas dihapus, direvisi, dan ditambahi.

Pasal 61 Perppu Ormas, contohnya, memungkinkan pemerintah mencabut status badan hukum ormas tanpa didahului proses pemeriksaan di pengadilan. Hal ini pun menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Perppu ini diyakini sebagai tindak lanjut rencana pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Sementara itu, pemerintah menerbitkan Perppu ini karena UU Ormas belum secara komprehensif mengatur mekanisme pemberian sanksi yang efektif sehingga terjadi kekosongan hukum.

(Baca: Kejagung Siap Suplai Data terkait Ormas Menyimpang)


(NIN)