Risma Pastikan Hapus Pendidikan Gratis untuk SMA

   •    Selasa, 22 Aug 2017 05:37 WIB
pendidikan
Risma Pastikan Hapus Pendidikan Gratis untuk SMA
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bersama pelajar di Surabaya. Foto: Antara/Didik Suhartono.

Metrotvnews.com, Surabaya: Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memastikan telah menghapus pemberian bantuan langsung kepada siswa tingkat SMA/SMK.

"Saya tidak mau bunuh diri dengan memaksakan pendidikan gratis untuk SMA/SMK," kata Risma dalam rapat paripurna tentang KUA PPAS perubahan di DPRD Surabaya, Senin 21 Agustus 2017.

Menurut Risma, sudah ada aturan yang jelas pengelolaan SMA/SMK diambil alih oleh pemerintah provinsi (pemprov).

Bahkan, pemerintah pusat tidak berani memberikan mandat ke pemkot untuk memberikan bantuan langsung ke siswa.

Rapat paripurna itu mengesahkan penghapusan anggaran pendidikan sebesar Rp180 miliar untuk SMA/SMK dalam nota kesepakatan rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) perubahan APBD 2017.

"Itu sudah menjadi domain pemprov. Bahkan dari konsultasi dengan pihak kejaksaan, kalau dipaksakan dianggap pelanggaran," kata Risma.

Meski demikian, lanjut dia, Pemkot Surabaya terus mendata siswa SMA dan SMK tidak mampu.

Menurut Risma, anggaran pendidikan SMA/SMK tersebut akan dialihkan untuk perbaikan infrastruktur SD dan SMP di Surabaya.

Secara terpisah, Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya Hendro Gunawan memastikan pemkot memberikan tunjangan transportasi pengganti pinjaman mobil dinas untuk anggota DPRD dengan nilai Rp8,8 juta per bulan.

"Nilai untuk tunjangan transportasi anggota dewan itu disepakati Rp8,8 juta per bulan per orang. Itu sudah termasuk pajak penghasilan," kata Hendro.

Hendro mengatakan angka tersebut sudah berdasarkan penaksiran yang melibatkan pihak ketiga.

"Prosesnya dijamin sudah objektif dan menghasilkan angka Rp8,8 juta per bulan untuk seluruh 46 anggota dewan," ujar dia.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta kepala daerah untuk serius mengelola anggaran secara elektronik atau e-budgeting dan fokus pada akuntabilitas anggaran.

Dia mengatakan itu seusai melantik Sugeng Rismiyanto sebagai Wali Kota Madiun menggantikan Bambang Irianto yang terlibat dalam kasus korupsi.

Soekarwo juga mengingatkan masalah kemiskinan kultural yang disebabkan pola malas bekerja dan pasrah pada keadaan. Solusinya, masyarakat harus dilibatkan dalam perumusan kebijakan. (Media Indonesia)


(SCI)